Network
SUMEDANG BAGUS -- Rapor merah yang dilayangkan Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum di Indonesia ditanggapi santai oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Mahfud MD. Menurutnya, rapor merah yang dilayangkan pasangannya dalam pemilu 2024 tersebut, bukanlah mengemukakan tentang era pemerintahan Jokowi secara keseluruhan.
Mahfud MD mengklaim, penilaian rapor merah tersebut diberikan karena adanya polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merujuk pada kinerja mantan Ketua MK, Anwar Usman. Anwar Usman yang telah terbukti melanggar kode etik berat sehingga dicopot dari jabatannyalah yang membuat Ganjar Pranowo melayangkan rapor merah tersebut.
Baca Juga: Para Kyai Tajug Bungbulang beserta warga, Garut Nyatakan Siap Dukung Ganjar-Mahfud MD
"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis (Kehormatan) Mahkamah Konsitusi kan?" ujar Mahfud saat diwawancara di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu, 19 November 2023 malam. Mahfud menyatakan harapannya, agar rapor merah tersebut bisa berubah warna menjadi baik dengan adanya pembenahan di masa mendatang.
Mahfud MD pun menegaskan, nilai 5 dalam rapor merah tersebut tidak terkait langsung dengan kinerjanya sebagai Menko Polhukam. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan survei salah satu lembaga, yang menunjukkan kepuasan masyarakat pada bidang politik dan keamanan lebih tinggi daripada secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
"Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," tuturnya.
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3 yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyoroti penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres dan calon wakil presiden, Ganjar memberi rapor merah untuk penegakan hukum di Indonesia dengan nilai 5 dari skala 1 hingga 10.
Ganjar melontarkan pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan dari Prof Zainal Arifin Muchtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang penilaiannya terhadap pemerintahan Jokowi. "Dengan adanya kasus di MK, nilainya jeblok," ujar Ganjar di acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu, 18 November 2023.
