Network
SUMEDANGKLIK - Sejak awal, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menuai sejumlah kontroversi. Mulai dari proses pembangunannya, hingga konroversi yang dikaitkan dengan namanya.
Pada awal pembangunannya, nama yang digembor-gemborkan adalah Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Namun belakangan, nama KCIC justru lebih dilekatkan pada perusahan patungan Indonesia-China.
Wakil Ketua Pansus VI DPRD Jabar, Daddy Rohandy akhirnya angkat bicara. Daddy pun tak menampik jika pembangunan KCJB sedari awal memang menimbulkan kontroversi. Selain mengenai nama, rencana awal diluncurkannya, ada empat transit oriented develompent (TOD). Dari keempatnya, satu berada di DKI Jakarta, yakni Halim dan tiga di Provinsi Jawa Barat, yakni di Karawang, Walini, dan Tegalluar.
Baca Juga: Juni 2022, Seluruh Ruas Tol Cisumdawu Sepanjang 62 Kilometer Rampung Dibangun
"Dalam perkembangannya, TOD Walini justru ditunda lebih dahulu. Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menilai Padalarang lebih pas daripada Walini. Hanya saja, salah satu syaratnya untuk mengoptimalkan TOD Padalarang adalah harus ada feeder dari Kebon Kawung untuk melayani Bandung dan Cimahi," kata Daddy kepada Sumedangklik.com, Selasa 25 Januari 2022.
Padahal, kata dia, di kawasan Walini sudah beredar banyak pihak yang berusaha membebaskan lahan. Hal itu bisa dipahami mengingat rencana awal di TOD Walini pada awalnya akan dikembangkan menjadi alternatif pengganti Ibu Kota Jawa Barat.
"Bahkan ada renana dibangun pula kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan demikian, dibutuhkan lahan lebih dari seribu hektare," katanya.
Baca Juga: KPU RI dan Kemendagri Sepakat Pemilu 2024 Diselenggarakan Tepat di Hari Valentine
Di sisi lain, dengan ditambahnya TOD Padalarang, Politisi Gerindra ini mengatakan, dibutuhkan pula kerja sama dengan manajemen Kota Baru Parahyangan. Dengan bergitu dipastikan akan dibutuhkan banyak penyesuaian.
