Network
SUMEDANGKLIK – Pada Selasa, 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN). Dalam undang-undang itu, disepakati nama ibu kota baru, yakni Nusantara.
Namun, publik kemudian dikejutkan dengan anggaran yang digunakan untuk pembangunan IKN tersebut. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rencana pemerintah akan menggunakan anggaran Pemulihan Enonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan ibu kota baru. Sri Mulyani menuturkan, paket pemulihan ekonomi pada 2022 sebesar Rp 450 triliun belum dispesifikasikan.
“Jadi ini (anggaran pembangunan IKN) nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN,” tutur Sri Mulyani seperti dikutip Sumedangklik.com dari Pikiran-rakyat.com dengan artikel berjudul “Inkonsistensi Jokowi Disorot Terungkap Rakyat Ditumbalkan Demi Ibu Kota Baru”.
Baca Juga: Peramal Cantik Ungkap Presiden Penerus Jokowi Namanya Ada Unsur Huruf 'G', Siapakah Dia?
Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyebutkan pembangunan ibu kota baru ini tidak akan menggunakan dana APBN. Namun, yang terjadi saat ini justru berlawanan dengan ucapannya itu.
“Pak Jokowi pernah mengatakan, ‘Saya pastikan pembangunan ibu kota ini tidak menggunakan APBN’. Jadi, tidak berkelahi dengan kepentingan rakyat banyak. Tiba-tiba, lebih dari separuh dari APBN. Ini parah sekali. Ini ratusan triliun, lho. Dan kemarin kita dengar akan diambil dari dana PEN,” tutur Faisal Basri.
Untuk itu, Faisal Basri pun mengkritisi inkonsistensi Presiden Jokowi mengenai anggaran untuk membangun IKN baru.
Faisal basri mengatakan, jika dana PEN digunakan untuk membangun ibu kota baru, maka sama saja dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Baca Juga: Iran dan Rusia Bahas Kerja Sama di Sektor Energi Nuklir, Termasuk Pembangunan PLTN
