Ridwan Kamil Jelaskan Teori Birokrasi Ada 4 Tahap Saat Kuliah Umum di IPDN. Jawa Barat Ada di Posisi Mana??

- 23 Februari 2022, 21:40 WIB
Praja IPDN. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan mengenai teori birokrasi di hadapan Praja IPDN dalam acara Kuliah Umum Stadium General Praja IPDN,*
Praja IPDN. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan mengenai teori birokrasi di hadapan Praja IPDN dalam acara Kuliah Umum Stadium General Praja IPDN,* /Biro Adpim Jabar

Kedua, adalah birokrasi performa yang dijalankan oleh mayoritas pemerintahan daerah. Namun kelemahan dari birokrasi ini adalah masih ada stigma, bahwa membangun negara hanya menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Saya memulai dengan membereskan birokrasi. Ingat teori ini, birokrasi sekarang ada empat tahap. Sebagian daerah di Indonesia masih di tahap satu, yaitu birokrasi aturan. Ada aturan ada kegiatan, tidak ada aturan tidak ada kegiatan," tutur dia.

Baca Juga: Lirik lagu I Will Go To You Like The First Snow OST Goblin Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

"Birokrasi tahap kedua sekarang mayoritas di Indonesia, yaitu birokrasi performa. Kalau bagus dikasih piala, dikasih WTP, dikasih Adipura. Yang jelek dikasih disinsentif. Tapi kelemahan birokrasi tahap dua ini masih menganggap urusan membangun daerah itu urusan PNS. Tidak ada kolaboratif di birokrasi level dua," Ridwan Kamil menambahkan.

Tahap ketiga adalah birokrasi yang dinamis, yang kini diterapkan di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Pada level ini, Pemprov Jawa Barat menitikberatkan kolaborasi dalam membangun.

"Jawa Barat sekarang bergeser ke tahap tiga, yang disebut dengan birokrasi dinamis. Saya kumpulkan semua yang mencintai Jawa Barat. Saya kumpulkan menjadi penasihat Gubernur, penasihat Kepala Dinas tiga orang, di antaranya dari pebisnis, pemimpin komunitas, dan sebagainya," ujarnya.

Baca Juga: Daerah Ini Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Jawa Barat. Pemerintah Siapkan Skema Ini..!

Di samping tetap konsisten dalam menjalankan birokrasi level 3, Pemprov Jawa Barat juga mulai bergeser ke level 4. Birokrasi 4.0 ini ditandai dengan mengganti beberapa pekerjaan rutin dengan mesin.

Salah satu contoh implementasinya adalah dengan mendesain karier PNS di Pemprov Jawa Barat secara obyektif tanpa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yaitu dengan sistem merit. Pemprov Jawa Barat juga menciptakan Aplikasi Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK) untuk menemukan para PNS yang malas dan rajin.

"Sehingga bagi yang datang kerja dan kerjanya produktif saya kasih poin. Kalau dia poinnya tinggi, maka rata-rata penghasilannya tinggi," ungkap Ridwan Kamil. ***

Halaman:

Editor: Ecep Sukirman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah