Network
SUMEDANG BAGUS - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI telah mengadakan rapat tertutup bersama Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara di Ruang Sembrodo Lantai VI Kemenko Polhukam, Jakarta, pada hari Rabu. Rapat tersebut bertujuan untuk menangani polemik terkait kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Zaytun, yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hasil rapat akan dijadikan rekomendasi kepada jajaran menteri dan Wakil Presiden.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Ikhsan Abdullah, mengungkapkan bahwa rapat tersebut merupakan langkah untuk menyelesaikan permasalahan di Ponpes Al-Zaytun. Nantinya, akan dibentuk tim khusus untuk menindaklanjuti laporan terkait masalah tersebut. Namun, anggota tim khusus tersebut masih belum diumumkan.
Rapat ini merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus yang dianggap mengganggu keharmonisan, ketenteraman, dan kedamaian di sekitar Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan bahwa langkah-langkah akan diambil setelah mendapatkan pandangan dari NU Jabar, Persatuan Islam (Persis), dan MUI. Koordinasi akan dilakukan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah.
Baca Juga: Jokowi Cabut Status Pandemi Covid19
Permasalahan di Pondok Pesantren Al-Zaytun ini menjadi perhatian pemerintah, dan langkah-langkah akan diambil untuk mengatasi pro dan kontra terkait kegiatan di ponpes tersebut.***
