Network
Kepemimpinan moral tersebut, jelasnya, menghasilkan arah dan visi kebangsaan yang jelas, sehingga kontestasi politik tidak hanya menjadi ajang untuk mencapai kekuasaan semata.
"Tapi ada visi kebangsaan, apa yang ingin dibawa dan direalisasikan yang berasal dari pondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa," tutur Haedar.
Baca Juga: Gubernur Jabar Serahkan SK Pj Bupati Bekasi
Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan moral yang disepakati diharapkan mampu mengarahkan kontestasi politik menjadi lebih baik. Siapapun pemimpin negara yang terpilih, dia akan menjadi sosok pemimpin yang sadar akan perilaku baik dan buruk.
Inisiatif ini oleh Muhammadiyah dan NU mencerminkan komitmen mereka untuk mempromosikan kepemimpinan etis dan memegang teguh nilai-nilai moral selama proses politik, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada lingkungan pemilu yang lebih bermartabat dan konstruktif di Indonesia.
Sebelumnya,dalam agenda silaturahmi dua organisasi besar tersebut bersepakat untuk mendorong negara dalam mewujudkan ekonomi berkeadilan di Indonesia.
Baca Juga: SMAN 21 Bandung Tertipu Oknum Travel, Ini Imbauan Gubernur dan Kadisdik Jabar
Haedar menyatakan Muhammadiyah dan NU tetap fokusterhadap upaya peningkatan ekonomi berkeadilan sehingga dapat tercapai pemberdayaan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengakui walaupun di Indonesia angka kemiskinan membaik, namun angka kemiskinan cenderung masih tinggi.
Di pihak lain, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan agar ekonomi berkeadilan terwujud, perlu dibangun strategi bersama dan mewujudkan kepemimpinan moral dalam berpolitik. Hal ini di sebutkan Yahya menjadi penting agar segala sesuatu (Politik) tidak hanya dikenal sebagai sarana bagi kepentingan- kepentingan pragmatis saja.***
