Network
SUMEDANG BAGUS - Tahapan seleksi calon anggota Bawaslu Jawa Barat telah melewati tahapan tes tulis dan psikologi. Tim seleksi menyatakan 28 orang berhak lanjut ketahap selanjutnya, yaitu tes kesehatan dan wawancara.
Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Jabar, Rafih Sri Wulandari, dalam keterangan tertulisnya menyatakan, tes kesehatan dimaksudkan agar para komisioner terpilih sehat jasmani dan rohani. Sehingga, secara fisik prima dalam mengawal pemilu serentak yang akan berlangsung pada 2024 mendatang.
Sementara itu, tes wawancara akan menggali pengetahuan calon komisoner Bawaslu Jawa Barat mulai dari kemampuan komunikasi dan kerjasama tim, pengalaman dan pengetahuan kepemiluan. Kemudian penguasaan strategi pengawasan pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan, integritas diri, komitmen dan motivasi, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi.
Pernyataan dari Ketua Rafih Wulandari tersebut mendapat tanggapan dari Perkumpulan Disabilitas Indonesia (PPDI) Jabar, terutama mengenai mengenai kondisi fisik prima.
Baca Juga: Pemberlakukan QR Code Untuk Pembelian BBm Jenis Pertalite
Menurut Ketua PPDI Jabar, Adik Fahroji, para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan hal berpolitik. Seperti terdapat dalam undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang disabilitas pasal 13 yang menyatakan peran serta aktif penyandang disabilitas pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya.
Dalam pasal 5 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu juga menyatakan bahwa setiap disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk memilih, dipilih ataupun menjadi penyelenggara pemilu.
Pernyataan dari Ketua Timsel Bawaslu Jabar tersebut dinilai oleh Adik kurang tepat, Seharusnya dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan “fisik prima” itu seperti apa, sebab dengan menjadi disabilitas tentunya sulit untuk berada dalam kondisi tersebut.
Baca Juga: Warga Gunungkidul Tewas Tertembak Senjata Polisi dalam Kericuhan Acara Musik
“Pada intinya, PPDI Jawa Barat ingin selalu berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu. Terkait teman-teman kami dari disabilitas yang ikut berkompetisi menjadi caleg maupun yang tengah berupaya menjadi anggota penyelenggara pemilihan, baik itu KPU ataupun Bawaslu, seharusnya ada kelonggaran bagi penyandang disabilitas, jangan disamakan dengan yang non disabilitas,” ujar Adik Fahroji di Sekretariat National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Bandung, hari Senin (15/05).
Sementara itu, menurut Sekretaris Umum PPDI Jabar, Yurisman, Tim Seleksi sebelumnya sangat responsif dan respek dengan keikutsertaan disabiltas. Akan tetapi dengan adanya statement mengenai “fisik prima” akhirnya menjadi kontradiktif. Karena itu ia meminta kepada Ketua Tim Seleksi, untuk mengklarifikasi pernyataannya.
Baca Juga: Jabar Tuan Rumah Forum Asia Timur - Amerika Latin 2023
“Harusnya sehat jasmani harusnya sudah cukup walaupun sebenarnya masih merugikan, karena dengan keterbatasan kami belum pas untuk disebut sehat jasmani. Secara keilmuan, konsesp disabilitas itu tidak masuk dalam kategori kondisi prima. Oleh karena itu, sekali lagi, prima yang dimaksud oleh Tim Seleksi itu bagaimana,” tegas Yurisman.***
