Network
SUMEDANG BAGUS -- Pembayaran uang kuliah dengan menggunakan pinjaman online (pinjol) sudah dilarang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Senada dengan larangan dari Kemendikbud RI, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (YPKP) Dr. H. R. Ricky Agusiady, SE., MM., Ak, menyatakan, jika inovasi memang penting tapi jangan sampai menjadi masalah.
"Pinjol itu terkait inovasi, tapi kalau nanti akan menjadi masalah, sebaiknya selama masih ada cara yang lain, carilah cara yang tidak memberatkan mahasiswa," ujar Ricky.
Baca Juga: Ini Tanggapan OJK Soal Isu Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa ITB yang Gunakan Pinjol
Menurut Ricky, universitas yang sudah BAN PNBH memang wajar jika mandiri. Tapi, ia menekankan, kemandirian tersebut jangan sampai memberatkan mahasiswa karena masih banyak cara yang lain yang bisa dilakukan.
" Apalagi PTN (Perguruan Tinggi Negeri), fasilitasnya banyak, kekayaan intelektualnya banyak. Itu bisa menjadi sumber dana seperti dengan mengadakan riset dan lain-lain," tuturnya.
Ia pun menegaskan, di Universitas Sangga Buana (USB) YPKP, pihaknya tidak menggunakan pinjol sebagai alternatif sarana pembayaran uang kuliah. Pihaknya banyak memberikan beasiswa dari berbagai sumber.
Untuk mahasiswa yang bermasalah dalam membayar uang kuliah pun diberinya kesempatan. Bahkan, salah satu mahasiswa di USB YPKP membayar uang kuliahnya secara harian karena Ia menempuh pendidikan sambil bekerja sebagai driver ojek online.
"Bahkan, di kita ada mahasiswa sambil gojek, jadi bayarnya harian. Kita fleksibel karena kita masih punya cara yang lain. Yang penting mahasiswa tidak dipersulit," katanya.
Hal itu diungkapkan Ricky di sela-sela wisuda setidaknya 700 mahasiswa USB YPKP di salah satu hotel di kawasan Jalan Peta Bandung, Senin 26 Februari 2024. Selain mengenai pinjol, Ricky juga mengungkapkan jika pihaknya akan memperbaiki riset studi di USB YPKP. Hal itu para lulusan USB YPKP bisa menjadi kekuatan alumni.
