Network
SUMEDANG BAGUS - Pj. Sekda Sumedang, Tuti Ruswati, membuka rapat kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk persiapan survei indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I-2024 di Sapphire City Park pada Kamis (20/6/2024). Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan capaian digitalisasi transaksi di Sumedang, menghadirkan perwakilan dari Bank Indonesia (BI) yang memberikan feedback dan tips untuk peningkatan ETPD. "Perwakilan BI telah memberikan trik dan tips agar ETPD di Sumedang bisa meningkat. Yang paling penting adalah perilaku masyarakat. Literasi digital terkait penggunaan transaksi elektronik non-tunai perlu disosialisasikan lebih masif," ujar Pj Sekda Tuti Ruswati.
Tuti mengungkapkan bahwa indeks ETPD Sumedang pada Tahun 2023 mencapai 97 persen. Namun, pada Tahun 2024 terdapat penurunan terkait penggunaan QRIS. "Sosialisasi, edukasi, monitoring, dan evaluasi kepada masyarakat harus ditingkatkan," tambahnya.
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumedang, Ine Inajah, menjelaskan bahwa rapat kerja ini merupakan evaluasi atas capaian kinerja Pemda Sumedang pada tahun 2022-2023. "Ini adalah upaya untuk melakukan perbaikan di tahun 2024. Dari hasil evaluasi, kami menerima berbagai masukan dan mengevaluasi beberapa kelemahan yang harus segera ditindaklanjuti, terutama dalam realisasi transaksi elektronifikasi untuk retribusi daerah," tuturnya.
Ine menjelaskan bahwa penurunan indeks ETPD Kabupaten Sumedang di tahun 2024 disebabkan oleh penurunan realisasi transaksi melalui QRIS, yang memiliki bobot besar dalam penilaian. "Setelah evaluasi, kami akan memperbaiki bagaimana menggeser transaksi yang selama ini dilakukan melalui teller ke transaksi lain, baik melalui M-banking atau QR
Pj Sekda Sumedang, Tuti Ruswati, membuka Rapat Kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Kamis, 20 Juni 2024, di Sapphire City Park. Rapat ini merupakan persiapan survei indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I-2024 dan menghadirkan perwakilan dari Bank Indonesia (BI). Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk mendapatkan umpan balik dan evaluasi terhadap upaya digitalisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumedang. "Perwakilan BI telah memberikan trik dan tips agar ETPD di Sumedang bisa meningkat. Hal terpenting adalah mengubah perilaku masyarakat. Literasi digital terkait penggunaan transaksi elektronik non-tunai perlu disosialisasikan lebih masif," kata Pj Sekda Tuti Ruswati.
Tuti mengungkapkan bahwa indeks ETPD Sumedang pada tahun 2023 mencapai 97 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang disebabkan oleh bobot penggunaan QRIS. "Sosialisasi, edukasi, monitoring, dan evaluasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan," tambahnya.
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumedang, Ine Inajah, menjelaskan bahwa rapat kerja ini merupakan evaluasi atas capaian kinerja Pemda Sumedang pada tahun 2022-2023. "Ini adalah upaya untuk melakukan perbaikan di tahun 2024. Dari hasil evaluasi, kami menerima berbagai masukan dan mengevaluasi beberapa kelemahan yang harus segera ditindaklanjuti, terutama dalam realisasi transaksi elektronifikasi untuk retribusi daerah," tuturnya.
Ine menjelaskan bahwa penurunan indeks ETPD Kabupaten Sumedang di tahun 2024 disebabkan oleh penurunan realisasi transaksi yang menggunakan QRIS, yang memiliki bobot besar dalam penilaian. "Setelah hasil evaluasi, kami bisa memperbaiki bagaimana kita menggeser transaksi yang selama ini masih dilakukan melalui teller ke transaksi lain, baik itu M-banking atau QRIS," katanya.
Dengan adanya evaluasi dan berbagai masukan dari BI, diharapkan Pemda Sumedang bisa meningkatkan literasi digital masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan transaksi elektronik non-tunai. Ini diharapkan dapat meningkatkan kembali indeks ETPD dan mendukung upaya penurunan angka kemiskinan serta pengangguran di Kabupaten Sumedang.***
