PR SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang telah menyiapkan dua skema untuk relokasi korban terdampak longsor.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir melalui unggahan akun Instagram resminya, menginformasikan pemberlakuan Tanggap Darurat Bencana Cimanggung, yang berlaku hingga 29 Januari 2021.
Salah satunya disebutkan bahwa ada dua skema yang disiapkan untuk relokasi.
Baca Juga: Ramah untuk Penderita Diabetes dan Atasi Anemia, Ini 5 Manfaat Luar Biasa Jengkol untuk Kesehatan
Skema pertama telah disiapkan tanah kas desa di wilayah Desa Tegalmanggung, Cimanggung. Lalu skema kedua yaitu bekerjasama dengan Asperumnas , berlokasi di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan.
"Disiapkan 2 skema untuk relokasi. Pertama sudah disiapkan tanah kas desa di wilayah Desa Tegalmanggung, Cimanggung. Kedua bekerjasama dengan Asperumnas, lokasi Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan," tulisnya di akhir keterangan unggahan Instagram terkait Tanggap Darurat Bencana Cimanggung, pada 20 Januari 2021.
Dilansir PikiranRakyat-
Baca Juga: Hilangkan Kebencian dan Berhenti Belanja, Ini Tips Pintar Sembuhkan Patah Hati Seusai Putus Cinta
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman mengatakan terdapat 131 KK yang harus direlokasi, yaitu 41 KK dari Zona 1 Bojongkondang, dan 90 KK dari Zona 2 Perum SBG.
Skema yang pertama adalah secara terpusat dengan menyediakan lahan di Desa Tegalmanggung.
"Kami sudah cek koordinatnya tanah milik desa. Tentu nanti ada proses tukar guling karena tanah milik desa harus diganti. Nanti pembangunan rumahnya, juga fasos fasumnya akan dibackup Kementerian PU dan BNPB itu skema satu," ujar Herman.
Disebutkan bahwa terdapat kelemahan dari skema pertama, yaitu jarak yang cukup jauh sehingga arah minat warga biasanya kurang optimal sehingga ada kemungkinan warga enggan tidak tinggal di sana.
Skema yang kedua yaitu melalui kolaborasi dengan Asosiasi Perumahan Nasional (Perumnas) yang menyediakan Perumahan El Hago di Cilembu, Pamulihan.
"Di sana ada 200 kapling sehingga kalo yang 131 KK dialihkan ke sana sangat dimungkinkan. Konsekwensinya apabila melihat standar biaya pembangunan, sekitar Rp. 150 juta (per unit) termasuk di dalamnya sudah ada Fasos dan Fasum," jelasnya.
Baca Juga: Harap Berhati-hati! 5 Kalimat Ini 'Haram' Dikatakan pada Seseorang yang Terkena Serangan Panik
Herman juga menambahkan bahwa pihaknya akan mencoba menganalisis skema mana yang akan dipilih untuk merelokasi dan diusulkan ke pemerintahan pusat.***