Network
SUMEDANG BAGUS --Konflik antara Iran dengan Israel berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (RAKERKONPROV) ke-23, diskusi, dan Halal Bihalal Apindo Jabar, yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan RI, Bpk. Suahasil Nazara selaku narasumber IDR, yang didampingi oleh Kakanwil Ditjen Pajak, Kakanwil Ditjen Bea Cukai, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Kakanwil Ditjen Kekayaan Negara Jabar, Kamis 25 April 2024 lalu di Bandung.
Menurut Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu, konflik tersebut menyebabkan kenaikan harga minyak dunia mengingat Iran merupakan produsen minyak terbesar ke-7 dunia pada 2023. Meskipun Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran, namun Indonesia sebagai negara net importir minyak akan ikut terdampak.
Baca Juga: Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin Berharap Sinergi dengan Bank Indonesia Tetap Terjalin
"Kenaikan harga minyak berpotensi memperlebar alokasi anggaran belanja subsidi energi. Namun demikian, Pemerintah akan menahan harga BBM tetap stabil hingga Juni 2024. Konflik juga berpotensi menyebabkan inflasi dan menaikkan tingkat suku bunga. Selain itu, menyebabkan keluarnya investasi asing ke aset yang lebih aman, serta menganggu ekspor Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Ning Wahyu.
Ning Wahyu pun mengajak seluruh stakeholder agar selalu optimis dan bersatu padu dalam menghadapi tantangan global dari adanya konflik Israel-Iran. Menurutnya, hal itulah yang membuat Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pandemi covid-19 hingga konflik Rusia-Ukraina pada 2022, serta resesi global pada 2023.
"Apindo akan turut serta berkontribusi dalam mendukung pemerintah dalam menghadapi tantangan global ke depan. Untuk itu, APINDO Nasional telah memberikan buku Roadmap perekonomian Indonesia lima tahun mendatang kepada pemerintahan mendatang yang berisi berbagai rekomendasi kebijakan," tuturnya.
Ning menegaskan, Apindo Jabar juga akan turut berperan dalam menjaga kondusivitas dunia usaha di Jabar yang merupakan provinsi yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional dengan nilai investasi tertinggi sebesar 14,84% dari nasional, jumlah kawasan industri terbanyak dengan 51 kawasan industri, kontribusi PDB Jabar di peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, yang mencapai 12,56% dari nasional. Tercatat, saat ini sektor manufaktur Jabar tertinggi yang mencapai 28,18% dari nasional. Selain itu, ekspor Jabar juga menyumbang 14,15% dari nasional. Jumlah penduduk Jabar pun tertinggi di Indonesia, mencapai 17,86% dari total nasional.
Pengusaha sepatu tersebut pun mengungkapkan, meskipun menjadi provinsi dengan realiasi investasi tertinggi 6 tahun berturut-turut, Jabar menghadapi tantangan berupa jumlah pengangguran tertinggi yang mencapai 1,8 juta jiwa atau 24% dari nasional. Hal tersebut menjadi tantangan bersama yang harus diselesaikan melalui kolaborasi pentahelix antara pengusaha, pemerintah, serikat pekerja, akademisi, dan media.
"Jabar juga mengalami pergeseran investasi yang mulanya padat karya menjadi padat modal di mana pada 2016 penyerapan tenaga kerja per 1 Trilyun investasi sebesar 3.497 orang namun pada 2023 hanya mencapai 1.203 orang. Terkait itu, Ketua Apindo Jabar dan Wakil Menteri Keuangan berpandangan bahwa transformasi kebutuhan tenaga kerja menjadi tantangan bersama dan perlu adanya peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan daya saing, yang mana hal tersebut dapat dicapai dengan adanya kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah," ucap Ning Wahyu.
