Network
SUMEDANG BAGUS - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saat ini terus menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman. Masyarakat pun memiliki harapan tinggi kepada putusan Majelis Kehormatan MK guna menyelematkan kepercayaan masyarakat terhadap Pilpres 2024.
Pengamat Politik dan Alumni Fakultas Hukum Unpad Syarif Bastaman mengatakan, putusan Ketua MK Anwar Usman terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai telah menghancurkan perasaaan masyarakat. Sebab, MK terlihat jelas mengakali agar perkara tentang usia Capres/cawapres di bawah 40 tahun dibolehkan.
“Ini menjadi alarm untuk sistem hukum Indonesia. Beginilah yang terjadi ketika hukum hanya dianggap barang mati, rangkaian kata-kata atau semacam garis batas sehingga memang cenderung bisa diakali. Menurut saya itu pesan buruk bagi kemajuan bangsa,” ucap Syarif Bastaman dalam Podcast Ruang Publik bersama Dedy Djamaluddin Malik.
Menurut Syaris Bastaman, hakim MK yang harusnya menjadi malaikat pelindung hukum Indonesia justru bermain-main dan mengakali demi kepentingan suatu golongan. Terlebih, kata dia, pihaknya tahu bahwa sosok seperti Gibran Rakabuming Raka tidak qualified atau tidak memenuhi syarat formal karena usia dibawah ketentuan untuk menjadi Cawapres.
“Tangan-tangan kekuasaan tentu jelas sekali masuk ke Mahkamah Konstitusi. Ini alarm buruk karena kita sepakat bahwa negara kita negara hukum bukan negara kekuasaan,” ucap pria yang disapa Kang Iip ini.
Menurut dia, masuknya tangan kekuasaan ke institusi hukum tentunya membuat bangsa Indonesia kecewa kepada sosok Presiden Jokowi. Sebab, masyarakat seperti diperlihatkan bahwa masuknya Gibran menjadi Cawapres menunjukkan legitimasi bahwa Jokowi ingin mempertahankan kekuasaannya.
“Bangsa Indonesia tiba-tiba kehilangan role model dari seorang Pak Jokowi. Dalam hukum, etika itu harus diutamakan, jadi jangan ada upaya untuk mengakali hukum,” tutur Pria yang juga akrab disapa Syabas ini.
