Network
SUMEDANG BAGUS - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa hingga tanggal 23 Agustus 2023, beberapa wilayah di Jawa Barat telah mengalami bencana hidrometeorologi berupa kekeringan. Kejadian ini terjadi di 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten di Provinsi Jabar.
Abdul Muhari, yang menjabat sebagai Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam pernyataannya yang disiarkan di Jakarta pada hari Jumat, menyebutkan bahwa pemerintah daerah yang terdampak telah mengambil solusi jangka pendek dengan menyediakan pasokan air bersih kepada warga.
Menghadapi situasi kekeringan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mendistribusikan pasokan air bersih kepada penduduk. Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk menangani lahan yang terdampak. Luas wilayah yang terkena dampak kekeringan masih dalam proses pendataan.
Baca Juga: Perluasan Implementasi Digitalisasi dan Ekonomi Syariah di Jabar Lewat WJ DIGISEF Expo 2023
Ada sekitar 19.464 kepala keluarga yang membutuhkan pasokan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mendistribusikan total 525.500 liter air bersih kepada masyarakat di wilayah yang terkena dampak kekeringan.
Wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan meliputi Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Garut, Cirebon, Subang, Ciamis, Majalengka, Karawang, dan Pangandaran. Kecamatan dengan jumlah terbanyak yang mengalami kekeringan terletak di Kabupaten Bogor, dengan total 13 kecamatan.
Tiga belas kecamatan di Kabupaten Bogor yang terdampak kekeringan adalah Jasinga, Citeureup, Babakan Madang, Jonggol, Rancabung, Ciseeng, Cibungbulang, Sukajaya, Cisarua, Leuwisadeng, Tanjungsari, Cariu, dan Tenjo.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah menyediakan pasokan air bersih bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan air untuk kebutuhan sehari-hari di enam kecamatan yang terkena dampak kemarau.
"Aparat pemerintah daerah telah berupaya untuk menyediakan fasilitas dan sarana guna memenuhi kebutuhan akan air," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh, di Garut pada hari Senin.
Baca Juga: Transformasi Bisnis dan Kurir PT Pos Tarik BP2MI Untuk Bekerjasama
Dia menyebutkan bahwa Pemkab Garut telah mengantisipasi bencana kekeringan dengan menyiapkan personel dan truk tangki air dari PDAM, Palang Merah Indonesia (PMI), pemadam kebakaran (damkar), dan dinas sosial untuk mendistribusikan pasokan air kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat kemarau tahun ini.
Pemkab Garut juga telah menetapkan status darurat bencana dan bersiap untuk menetapkan status tanggap darurat bencana. Semua unsur pemerintah daerah bergerak bersama untuk mengatasi masalah kekeringan.
"Saat ini, kami sedang bersiap-siap untuk menerapkan status tanggap darurat bencana. Ada enam kecamatan yang terdampak, dan kami sedang bergerak mengatasi masalah ini," katanya.
Dia juga menyebutkan keenam kecamatan yang mengalami kekeringan dan kesulitan pasokan air bersih adalah Peundeuy, Cigedug, Malangbong, Cikelet, Bungbulang, dan Selaawi.
Daerah tersebut mengajukan permintaan bantuan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama untuk minum dan memasak.
"Kami mengajukan usulan untuk pembangunan sumber air dan pengiriman air. Dalam situasi tanggap darurat ini, fokus kami adalah pada pengiriman air sesuai dengan usulan yang telah diajukan," tambahnya.***
