SUMEDANG BAGUS - Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dua organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, telah sepakat untuk menggalang kepemimpinan moral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Di dalam politik, diperlukan kepemimpinan moral agar tidak dikendalikan oleh kepentingan pragmatis," kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat bertemu di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada hari Kamis.
Yahya menyatakan bahwa ke depannya PBNU dan Muhammadiyah akan melanjutkan diskusi untuk mengikuti hasil pertemuan hari ini.
Dia menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan kompetisi politik dengan integritas moral, menjaga kebersihan, dan menghindari perpecahan dalam masyarakat.
Baca Juga: 121 Calon Peserta Magang Diseleksi Disnakertrans Jabar
"Kita butuh kepemimpinan moral. NU dan Muhammadiyah akan berusaha untuk menjalankan tanggung jawab dengan memberikan contoh sikap yang baik," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa kepemimpinan moral diharapkan dapat menjadikan Pemilu 2024 lebih bermartabat.
Kepemimpinan moral tersebut, jelasnya, menghasilkan arah dan visi kebangsaan yang jelas, sehingga kontestasi politik tidak hanya menjadi ajang untuk mencapai kekuasaan semata.
"Tapi ada visi kebangsaan, apa yang ingin dibawa dan direalisasikan yang berasal dari pondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa," tutur Haedar.
Baca Juga: Gubernur Jabar Serahkan SK Pj Bupati Bekasi
Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan moral yang disepakati diharapkan mampu mengarahkan kontestasi politik menjadi lebih baik. Siapapun pemimpin negara yang terpilih, dia akan menjadi sosok pemimpin yang sadar akan perilaku baik dan buruk.
Inisiatif ini oleh Muhammadiyah dan NU mencerminkan komitmen mereka untuk mempromosikan kepemimpinan etis dan memegang teguh nilai-nilai moral selama proses politik, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada lingkungan pemilu yang lebih bermartabat dan konstruktif di Indonesia.
Sebelumnya,dalam agenda silaturahmi dua organisasi besar tersebut bersepakat untuk mendorong negara dalam mewujudkan ekonomi berkeadilan di Indonesia.
Baca Juga: SMAN 21 Bandung Tertipu Oknum Travel, Ini Imbauan Gubernur dan Kadisdik Jabar
Haedar menyatakan Muhammadiyah dan NU tetap fokusterhadap upaya peningkatan ekonomi berkeadilan sehingga dapat tercapai pemberdayaan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengakui walaupun di Indonesia angka kemiskinan membaik, namun angka kemiskinan cenderung masih tinggi.
Di pihak lain, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan agar ekonomi berkeadilan terwujud, perlu dibangun strategi bersama dan mewujudkan kepemimpinan moral dalam berpolitik. Hal ini di sebutkan Yahya menjadi penting agar segala sesuatu (Politik) tidak hanya dikenal sebagai sarana bagi kepentingan- kepentingan pragmatis saja.***