Network
SUMEDANG BAGUS -- Sekda Jabar Herman Suryatman membuka Rapat Koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Soreang Kabupaten Bandung. Rapat tersebut terkait pengentasan kemiskinan.
Rakor tersebut bertujuan untuk membangun sinergi antar perangkat daerah di 27 kota/kabupaten. Sinergi dilakukan dalam upaya peningkatan pemahaman fungsi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk pengentasan kemiskinan di Jabar. Hadir dalam rakor tersebut para sekretaris daerah dan kepala perangkat daerah terkait dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat.
Baca Juga: Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Semifinal Piala Asia U-23
Ditemui seusai pembukaan rakor, Herman menyebut ada tiga strategi untuk melakukan skema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jabar. Pertama, yakni melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat.
"Kurangi beban pengeluaran antara lain pastikan masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem mendapatkan perlindungan, bantuan, dan jaminan sosial sehingga beban pengeluarannya bisa diminimalisasi," kata Herman.
Kedua, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan mempermudah aksesibilitas terhadap permodalan dan izin usaha. Ini mendorong pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga masyarakat miskin tidak banyak yang lari ke bank emok atau rentenir.
"Jadi yang miskin harus diberikan kemudahan untuk mengakses lembaga-lembaga keuangan formal. Karena itu kita akan fasilitasi juga masyarakat miskin agar literate, kemudian punya persyaratan-persyaratan minimal untuk usaha serta memiliki NIB," ujar Herman.
Sekda juga mengungkapkan, "Kita akan siapkan dan akselerasi sehingga yang miskin bisa mengakses keuangan formal, berbasis syariah, yang tentu dengan jasa yang murah dan sangat kompetitif. Insyaallah, yang miskin bisa meningkatkan pendapatannya."
Strategu ketiga, yaitu meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama program strategis kabupaten/kota maupun provinsi.
