Network
PR SUMEDANG – Sejak militer Myanmar melakukan kudeta pada pemerintahan negara pada Awal Februari lalu, hingga kini dinyatakan korban tewas akibat unjuk rasa dinyatakan melebihi 500 Jiwa.
Konflik antara rakyat sipil dan pihak militer Myanmar semakin memuncak diawali dengan korban jiwa pertama bernama Mya Thwe.
Korban merupakan wanita berusia 20 tahun dan meninggal setelah mendapat luka tembakan pada aksi unjuk rasa yang dilakukan di Naypyidaw 9 Februari 2021.
Baca Juga: 3 Manfaat Menggosok Gigi di Malam Hari Sebelum Tidur, Bantu Cegah Gigi Berlubang
Pada hari yang sama dilaporkan bahwa ratusan masyarakat turun ke jalan untuk memprotes kudeta.
Hingga akhir Februari korban dilaporkan semakin bertambah dan tensi pada Konflik antara demonstran dan militer itu dikabarkan kian memanas.
Bahkan Washington menyatakan telah menangguhkan pakta perdagangan dengan Myanmar sekaligus menyerukan front persatuan global untuk menekan junta setelah lebih dari 100 demonstran tewas, Seperti yang telah dikutip PikiranRakyat-Sumedang.com dari Channelnewasia .
Baca Juga: Mimpi Uang Simbol Dapat Rezeki, Simak Bunga Tidur Lainnya yang Menandakan Kamu Beruntung Menurut Primbon Jawa
Namun kebijakan yang diputuskan oleh Washington tampaknya masih belum merubah situasi konflik secara signifikan.
Setelah Washington mengumumkan kebijakannya, Asosiasi Bantuan Untuk Tahanan Politik (AAPP) mengkonfirmasi total kematian demonstran telah mencapai 510 Jiwa.
Presiden AS Joe Biden Mengumumkan pada Senin, 29 Maret 2021 perjanjian perdagangan dan investasi sejak 2013 antara AS dan Myanmar akan tetap ditangguhkan sampai demokrasi dipulihkan ujarnya.
Baca Juga: Hasil Piala Menpora 2021: Gol Riyan Ardiansyah Jadi Penentu Kemenangan PSIS Semarang Atas Arema FC
Konflik berdarah ini juga memicu perhatian banyak negara seperti Prancis, Tiongkok, Inggris hingga Indonesia sama-sama turut mengecam aksi keji yang telah menindas banyak korban di Myanmar.
Dewan PBB dikabarkan akan mengatur pertemuan terkait situasi Konflik yang tak kunjung mereda setelah Inggris menyerukan pembicaraan darurat.
Beberapa Negara besar seperti AS dan Inggris juga dikabarkan akan menjatuhkan sanksi keras sebagai tanggapan terkait kudeta dan tindak kekerasan yang dilakukannya dengan harapan dapat melerai konflik berdarah tersebut.***
