Network
SUMEDANG BAGUS -- Melalui seminar di Jakarta pada Kamis 7 Desember 2023, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama Pusat Unggulan SDGs Center Universitas Padjadjaran, merilis studi berjudul “Leave No One Behind in Indonesia A Data-Driven Study”. Studi tersebut terkait dengan kesetaraan sosial dan diskriminasi di Indonesia. Studi tersebut didasarkan atas komitmen negara-negara anggota PBB yang secara bulat mengadopsi agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) global. Agenda baru tersebut menempatkan imperative “leave no one behind” atau LNOB dan “reach the furthest behind first”.
Dalam laman studi tersebut, United Nations Resident Coordinator for Indonesia Valerie Julliand menyatakan, Agenda 2030 dan janji LNOB-nya pada dasarnya berakar pada komitmen jangka panjang Negara-negara Anggota terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Sedangkan Prof. Arief Anshory Yusuf, Pakar dari SDGs Center Unpad yang menjadi principal investigator dalam studi tersebut menyampaikan, di Indonesia, PBB membangun harapan di atas untuk memenuhi janji tersebut dan mencoba mencapai pada mereka yang paling tertinggal di Indonesia.
Baca Juga: Ratusan Perguruan Tinggi dari Aceh Sampai Papua Ikuti Pimnas ke-36 di Unpad Jatinangor
Untuk memenuhi janji tersebut, PBB melakukan studi komprehensif pertama kalinya dengan judul “Leave No One Behind in Indonesia: Studi Berbasis Data Mengidentifikasi Ketidaksetaraan dan Diskriminasi yang Dihadapi oleh Mereka yang Paling Tertinggal.” “Studi ini menyoroti berbagai kelompok yang terpinggirkan dan rentan di beberapa dimensi pembangunan, menunjukkan siapa saja yang merupakan populasi yang tertinggal dan mengapa,” ujar Prof. Arief.
Studi tersebut dilakukan oleh tim SDGs Center Unpad bekerjasa sama dengan tim dari PBB di Indonesia. Menurut Prof. Arief, studi tersebut menemukan bahwa lansia dan penyandang disabilitas, terutama di daerah perdesaan adalah kelompok yang paling tertinggal di Indonesia dalam banyak aspek SDGs, seperti tingkat pendidikan yang rendah, akses terhadap teknologi, dan tidak memiliki akses terhadap institusi finansial. Perempuan lansia juga termasuk kelompok yang terpinggirkan.
Prof. Arief pun mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut diantaranya, untuk kelompok terpinggirkan, terutama yang diidentifikasi dalam analisis kualitatif laporan ini, perlu diwakili dengan lebih baik dalam statistik nasional.
Rekomendasi selanjutnya, Arief berharap perlindungan sosial ditingkatkan dengan memberikan perhatian lebih pada kelompok yang diidentifikasi sebagai yang paling tertinggal. Mereka terutama lansia, penyandang disabilitas, serta perempuan di wilayah perdesaan.
Rekomendasi lainnya, yaitu menyempurnakan berbagai undang-undang yang bertujuan melindungi kelompok yang paling terpinggirkan serta memastikan penyandang memiliki asuransi kesehatan dan tidak ditolak akses ke perawatan medis saat mereka membutuhkannya. Selain itu, memperbaiki kurikulum sekolah untuk mengurangi sikap negatif terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan.
“Terakhir, pembangunan ekonomi harus lebih seimbang secara regional, misalnya dengan pengembangan IT dan energi terbaharukan di pedesaan,” ujar Prof. Arief.
