Network
SUMEDANG BAGUS - Sebanyak 20 orang anggota Dewan Hakim PB PON XXI Aceh - Sumut dikukuhkan oleh KONI Pusat di Gedung KONI Pusat, hari Selasa (21/05). ke-20 orang tersebut merupakan gabungan dari anggota gabungan KONI, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dan pihak luar.
"Dewan Hakim memegang peranan yang sangat sangat penting untuk mengawal PON 2024 Aceh Sumatera Utara ini berjalan sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati dan aturan pembinaan yang telah ditentukan oleh KONI Pusat, terlebih PON ke-21 kali ini dilaksanakan di dua provinsi," kata Ketum KONI Pusat, Marciano Norman.
“Saya berharap Dewan Hakim dan jajaran dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk tatap muka dan koordinasi dengan keabsahan, sehingga dapat memprediksi masalah yang akan timbul dalam penyelenggaraan, dan memeriksa kembali pedoman-pedoman yang menjadi rujukan dalam permasalahan sengketa,” tambahnya.
Baca Juga: Tim Barongsai Indonesia Juara Southern Lion Dance dan Dragon Dance di Kejuaraan Dunia Barongsai
Nantinya, Dewan Hakim PB PON 2024 bertugas untuk menyelesaikan permasalahan non teknis yang muncul dan tidak dapat diselesaikan oleh panitia penyelenggara selama penyelenggaraan PON 2024 dengan dasar peraturan yang berlaku, terutama terkait dengan masalah sengketa pertandingan.
Selain itu Dewan Hakim juga bertugas menyusun pedoman sengketa PON Aceh-Sumatera Utara 2024 untuk dijadikan acuan hukum selama penyelenggaraan PON 2024 berlangsung.
“Dalam waktu yang tersisa ini, Dewan Hakim akan bekerja beberapa bulan, pertama kami akan menyusun peraturan mekanisme yang berisi tentang peraturan pertandingan, kode etik, berita acara yang berisikan batasan waktu jika ada sengketa dalam penyelenggaraan,” kata Ketua Dewan Hakim PB PON 2024, Widodo Sigit Pudjianto. “Kita sosialisasikan kepada cabang olahraga, kontingen, ataupun KONI Provinsi yang hadir pada penyelenggaraan sehingga kami berharap akan ada pencegahan setidaknya,” sambung Sigit, sapaan akrabnya.***
