PR SUMEDANG - Terkait dana BLT BSU subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan hal mengejutkan.
Penyaluran dana BLT BSU subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada pencairan dana BLT BSU subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2 batch 1 yang dijadwalkan hari ini, ternyata ada beberapa poin yang disoroti.
Baca Juga: Hari Ini Pencairan BLT Subsidi Gaji Gelombang 2, Tidak Memenuhi Syarat Berikut Jangan Harap Dapat
Ida Fauziyah menyampaikan bahwa jumlah penerima BLT subidi gaji BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2 akan dikurangi.
Hal tersebut dikarenakan pihaknya menemukan data penerima yang mempunyai gaji di atas Rp5 juta.
Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa syarat penerima BLT BSU subsidi gaji adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.
"Jadi kemarin kan KPK kasih agar datanya dipadankan dengan wajib pajak, ternyata ditemukan ada yang gajinya di atas Rp5 juta," tutur Ida Fauziyah selaku Menaker, dikutip Pikiran Rakyat Sumedang dari RRI.
Baca Juga: Manfaat Daun Kelor Tidak Hanya Bagi Kesehatan, Berkhasiat Juga untuk Meratakan Warna Kulit Wajah
Menurut Ida Fauziyah, terkait masalah tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan KPK.
“Karena itu, kami akan konsultasikan kembali dengan KPK dan BPK untuk proses lebih lanjut. Apakah diteruskan atau ternyata (penerima dengan gaji di atas Rp5 juta) terdampak Covid-19,” tutur Ida Fauziyah.
Dengan adanya wajib pajak bagi penerima BLT subsidi gaji gelombang 2 juga menjadi penyebab pengurangan jumlah penerima.
Ida Fauziyah menyampaikan bahwa proses penyaluran BLT BSU subsidi gaji gelombang 2 tahap pertama mungkin akan dilakukan hari Senin ini.
Baca Juga: BLT BSU Ketenagakerjaan Belum Cair Padahal Data Sudah Valid, Cek di Sini Penyebabnya
"Untuk pencairan tahap II batch pertama mungkin Senin besok, tapi diusahakan dalam minggu-minggu ini terealisasikan segera," jelas Ida.***