Network
SUMEDANG BAGUS - Pemerintah Kabupaten Sumedang bersama dengan empat Kabupaten Kota lainnya telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Penyerahan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Sumedang, Herman Suryatmani, kepada Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat, Sudarminto Eko Putra.
Pj Bupati Herman menjelaskan bahwa penyerahan LKPD adalah salah satu kewajiban Pemda Sumedang untuk pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai siklus tata kelola kinerja pemerintah daerah. "Ini adalah bagian dari manajemen pemerintahan yang melibatkan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengendalian," katanya.
Dia juga menegaskan bahwa APBD 2023 telah dilaksanakan dengan lancar dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. "Kami siap menerima bimbingan dan umpan balik dari BPK untuk meningkatkan kualitas APBD di masa depan," tambahnya.
Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat, Sudarminto Eko Putra, menyatakan bahwa penyerahan LKPD ini adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sesuai peraturan, pemerintah daerah wajib menyerahkan LKPD unaudited kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dengan penyerahan LKPD ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas APBD ke depannya.***
