SUMEDANGKLIK – Para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri didorong mampu memahami pentingnya reformasi birokrasi dalam menghadapi disrupsi di masa mendatang. Sebab, Praja IPDN ini merupakan calon pemimpin masa depan Indonesia.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggarisbawahi tentang reformasi birokrasi. Mengingat tantangan reformasi birokrasi ini akan menjadi hal yang sangat dekat ketika para Praja IPDN kelak masuk ke dalam pemerintahan.
"Salah satunya adalah reformasi birokrasi yang terus menerus. Terkait birokrasi, para Praja yang nanti masuk pemerintahan harus mampu melihat disrupsi sebagai tantangan. Ada disrupsi digital, pandemi, dan global warming, itu harus direspons dengan cara-cara baru," ujar Ridwan Kamil.
Baca Juga: SMK Pasundan 3 Gaet 18 Perusahaan untuk Jalin Kerjasama, Ketua KPID Jawa Barat Ingatkan Hal Ini
Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil dalam Kuliah Umum Stadium General Praja IPDN dengan tema "Penguatan Ketahanan Nasional Melalui Upaya Pemantapan Stabilitas Nasional dan Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi" di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu, 23 Februari 2022.
“Di masa depan, Indonesia diprediksi menjadi negara maju jika tiga syarat terpenuhi, yakni ekonomi dan infrastruktur yang bagus, SDM (sumber daya manusia) berkualitas, dan reformasi birokrasi, yang saat ini menghadapi banyak tantangan antara lain pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan disrupsi,” ucap dia.
Mengenai reformasi birokrasi yang terus menerus terjadi, kata Ridwan Kamil, terkait birokrasi, para Praja yang nanti masuk pemerintahan harus mampu melihat disrupsi sebagai tantangan. Ada disrupsi digital, pandemi, dan global warming yang harus direspons dengan cara-cara baru.
Baca Juga: 5 K-drama Ini Masuk Daftar Populer yang Bakal Tayang di Bulan Maret, Ada 'Pachinko' Juga!
Menurutnya, secara umum teori birokrasi ada empat tahap. Tahap pertama yang masih dijalankan oleh sebagian daerah di Indonesia, yaitu birokrasi aturan.
Kedua, adalah birokrasi performa yang dijalankan oleh mayoritas pemerintahan daerah. Namun kelemahan dari birokrasi ini adalah masih ada stigma, bahwa membangun negara hanya menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Saya memulai dengan membereskan birokrasi. Ingat teori ini, birokrasi sekarang ada empat tahap. Sebagian daerah di Indonesia masih di tahap satu, yaitu birokrasi aturan. Ada aturan ada kegiatan, tidak ada aturan tidak ada kegiatan," tutur dia.
"Birokrasi tahap kedua sekarang mayoritas di Indonesia, yaitu birokrasi performa. Kalau bagus dikasih piala, dikasih WTP, dikasih Adipura. Yang jelek dikasih disinsentif. Tapi kelemahan birokrasi tahap dua ini masih menganggap urusan membangun daerah itu urusan PNS. Tidak ada kolaboratif di birokrasi level dua," Ridwan Kamil menambahkan.
Tahap ketiga adalah birokrasi yang dinamis, yang kini diterapkan di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Pada level ini, Pemprov Jawa Barat menitikberatkan kolaborasi dalam membangun.
"Jawa Barat sekarang bergeser ke tahap tiga, yang disebut dengan birokrasi dinamis. Saya kumpulkan semua yang mencintai Jawa Barat. Saya kumpulkan menjadi penasihat Gubernur, penasihat Kepala Dinas tiga orang, di antaranya dari pebisnis, pemimpin komunitas, dan sebagainya," ujarnya.
Baca Juga: Daerah Ini Jadi Penyumbang Tertinggi Kasus Covid-19 di Jawa Barat. Pemerintah Siapkan Skema Ini..!
Di samping tetap konsisten dalam menjalankan birokrasi level 3, Pemprov Jawa Barat juga mulai bergeser ke level 4. Birokrasi 4.0 ini ditandai dengan mengganti beberapa pekerjaan rutin dengan mesin.
Salah satu contoh implementasinya adalah dengan mendesain karier PNS di Pemprov Jawa Barat secara obyektif tanpa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yaitu dengan sistem merit. Pemprov Jawa Barat juga menciptakan Aplikasi Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK) untuk menemukan para PNS yang malas dan rajin.
"Sehingga bagi yang datang kerja dan kerjanya produktif saya kasih poin. Kalau dia poinnya tinggi, maka rata-rata penghasilannya tinggi," ungkap Ridwan Kamil. ***