Network
PR SUMEDANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 digelar secara serempak pada masa pandemi Covid-19.
Ada 270 daerah yang memilih kepala daerahnya, tahapan Pilkada ini dimulai sejak akhir Agustus hingga Desember 2020.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar, menjabarkan beberapa potensi masalah yang muncul dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tahun 2020.
Baca Juga: Begini Pembelaan Pelatih Manchester United Setelah Timnya Tersingkir dari Liga Champions
Dilansir Pikiran Rakyat Sumedang dari laman Bawaslu, Fritz menyatakan Bawaslu telah siap untuk menghadapi sidang sengketa hasil dengan status sebagai pemberi keterangan, dengan pemberian bimbingan teknis terhadap Bawaslu kabupaten/kota dan provinsi.
Beberapa potensi masalah yang akan muncul menurut Fritz bisa saja terdapat dalam pendaftaran dan penetapan paslon pada September 2020.
Masalah dalam tahap ini seperti ada calon tunggal, perubahan komposisi dalam calon tunggal. Lalu permasalahan karena ada bakal calon yang tidak bisa mendaftar karena covid-19.
Baca Juga: Program 100 Hari Kerja Joe Biden: Wajib Memakai Masker hingga Targetkan 100 Juta Vaksin Covid-19
“Kemudian soal penyusunan, penetapan, dan perbaikan DPT (daftar pemilih tetap), temuan Bawaslu masih banyak DPT ganda, DPT fiktif maksudnya nama yang seharusnya tidak memenuhi syarat tetapi dia muncul dalam DPT,” ujar Fritz dalam webinar yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (8/12/2020).
