Network
SUMEDANG BAGUS -- Setelah melalui sidang paripurna, DPRD Jabar menyetujui APBD tahun 2024 sebesar 36,79 triliun rupiah. Persetujuan akan APBD tersebut disampaikan Pimpinan DPRD Jabar dalam rapat paripurna di kantor DPRD Jabar, Rabu 15 November 2023 lalu.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pun turut hadir dan menandatangani Raperda APBD Provinsi Jabar 2024. Bey mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan atas kecermatan dan ketelitian dalam pembahasan Raperda APBD 2024.
Baca Juga: Penanganan Stunting dan Sampah Jadi Fokus APBD 2024 Jabar
Kecermatan dan ketelitian para anggota Dewan pun tidak mengurangi kecepatan proses persetujuan Raperda menjadi Perda. Proses tersebut bisa diselesaikan lebih cepat dari batas akhir yaitu 30 November 2023.
"Tentunya saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD Jabar dan persetujuan ini selesai lebih cepat 15 hari dari batas akhir yaitu 30 November 2023," ujar Bey.
Dengan persetujuan tersebut, Raperda, penggunaan APBD 2024 bisa mulai dilaksanakan secara efektif di awal tahun. "Jadi APBD 2024 akan mulai efektif dilaksanakan dari awal tahun 2024," katanya.
Setelah Raperda 2024 ini disetujui tahap selanjutnya adalah evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa APBD disusun sesuai dengan RPD, RKPD, KUA-PPAS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur APBD 2024 meliputi, belanja daerah sebesar 36,79 triliun rupiah. Terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Kemudian target pendapatan daerah sebesar 35,92 triliun rupiah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan begitu, terdapat selisih kurang antara belanja daerah dengan pendapatan daerah sebesar 866,55 miliar rupiah yang harus ditutup melalui pembiayaan netto.
Bey mengatakan, APBD 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, "Penggunaan annggaran terbesarnya untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur."***
