Network
SUMEDANG BAGUS -- Pungli yang terjadi di beberapa lahan parkir di Kota dan Kabupaten Bandung membuat Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin gregetan. Bahkan, dirinya menugaskan kepada Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat yang baru saja dilantiknya Selasa (3/10/2023) sore, untuk membasmi pungli tersebut.
Salah satu kasus pungli yang menjadi perhatian Bey Machmudin, yaitu yang terjadi di bekas lahan Palaguna, atau di area seberang Museum Konferensi Asia Afrika atau Gedung Merdeka. Oknum tukang parkir yang menggunakan lahan tersebut mematok tarif 10 ribu rupiah untuk tiap pengendara roda dua yang ingin menitipkan kendaraannya, walaupun hanya sebentar. Tentu saja hal itu membuat Bey Triadi Machmudin berang.
Baca Juga: Upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk Menghadapi Musim Kemarau Panjang
"Soal parkir (di Palaguna 10 ribu rupiah) kan gak boleh harusnya. Yang banyak disebutnya di medsos, Bandung kota pungli. Kan malu walaupun urusannya itu kan gak bisa lepas tangan, tetap kan bagian dari Jawa Barat. Dan juga mungkin ada di kota lain, ya jangan lah jangan ada lagi pungli-pungli. Gimana kita mau bersaing dengan daerah lain kalau masih ada pungli seperti itu," tegas Bey.
Bey pun meminta agar tidak ada pungli lagi di Jawa Barat, tidak hanya di Kota Bandung tapi juga semua kota kabupaten lainnya. Ia berharap, semua pungutan di Jawa Barat transparan dan sesuai aturan.
Pungli di Stasiun Cimekar
Selain di Palaguna, kasus pungli parkir yang juga sedang viral di Jawa Barat, yaitu yang terjadi di Stasiun Cimekar Kabupaten Bandung. Berdasarkan postingan akun ig @bandungnet, di Stasiun Cimekar, tarif parkir mobil dipatok 10 ribu rupiah, motor 5 ribu rupiah, dan drop off 2 ribu rupiah.
Sang admin akun instagram tersebut pun membubuhkan komentar di dalam postingan tersebut, "Mimin @infobandungtimur.. dapat laporan via DM terkait dengan karcis parkir di Stasiun Cimekar, di mana hanya melakukan drop dikenakan biaya 2000 di dalam Stasiun Cimekar. Gimana nih menurut #warginetz?"
Postingan tersebut mendapatkan reaksi dari warga, salah satunya Dini yang seringkali menggunakan KRD untuk sarana transportasi sehari-harinya. "Duh, di situ mah dikuasai preman. Ojol ge dugi ka sesah. Dikuasai opang bari tarifna digetok," katanya.
