Network
PR SUMEDANG - Kemelut Palestina dan Israel belum berakhir, tetapi kini Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pemerintah akan menggelar pemilihan presiden dan anggota parlemen untuk pertama kalinya setelah absen selama 15 tahun.
Melansir dari Antara News, langkah itu ditempuh demi memulihkan perpecahan antarkelompok di Palestina, bahkan pemilu dianggap jadi salah satu respons pemerintah dalam menjawab kritik atas keabsahan institusi politik di Palestina, termasuk kepemimpinan Abbas sebagai presiden.
Lebih lanjut, Palestina umumkan rencana pemilu itu beberapa hari sebelum pelantikan presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden.
Dalam arti lain, Palestina berharap Biden dapat memulihkan hubungan AS-Palestina yang terpuruk akibat beberapa kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump.
Baca Juga: Bong Joon Ho, Sutradara Asal Korea Pertama Terpilih Jadi Presiden Juri di Festival Film Venice ke-78
Sedangkan Otoritas Palestina (PA), lembaga yang memiliki otonomi terbatas di Tepi Barat, mengumumkan pihaknya akan menggelar pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli 2021.
Sebagai informasi, Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan daerah yang diduduki paksa oleh Israel setelah perang 1967.
"Presiden menginstruksikan komite pemilihan umum dan seluruh lembaga untuk menggelar pemilihan umum yang demokratis di seluruh kota di tanah air," demikian isi pengumuman dari PA atau kantor kepresidenan. Pemilu nantinya akan digelar di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur.
Sontak saja, beberapa faksi di Palestina juga berupaya memulihkan hubungan dengan menunjukkan Palestina yang bersatu, setelah Israel membentuk hubungan diplomatik dengan empat negara Arab.
Baca Juga: Final Yonex Thailand Open 2021, Ganda Campuran Indonesia Mengakui Keunggulan Tuan Rumah
Salah satunya, Hamas, faksi garis keras Islam yang menjadi rival Abbas di dalam negeri, menyambut baik pengumuman tersebut.
"Kami telah berusaha menghadapi seluruh tantangan selama beberapa bulan terakhir sehingga kita dapat tiba di hari ini (menggelar pemilu, red)," kata Hamas melalui pernyataan tertulisnya.
Hamas mendorong pemerintah menggelar pemilu yang adil sehingga rakyat dapat menentukan pilihannya tanpa hambatan atau tekanan.
Menanggapi pengumuman Palestina, seorang pengamat wilayah Gaza, Hani Habib mengatakan Palestina ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah AS yang baru bahwa mereka siap bekerja sama.
Baca Juga: 5 Film Asia Mampu Merayakan Indahnya Masa Muda, dari Midnight Runner hingga My Best Summer
Hanya saja, seorang pengamat senior Tepi Barat, Hani al-Masri, ragu bahwa pemilu akan benar-benar berlangsung.
Al-Masri mengatakan pemilu sulit digelar karena masih ada perpecahan dari dalam, antara Fatah dan Hamas. Kemudian dari luar, sejumlah negara seperti AS, Uni Eropa, dan Israel akan menentang adanya pemerintahan di Palestina dan keterlibatan Hamas, yang dicap sebagai grup teroris.
"Apakah (pemilu, red) itu akan mengakhiri atau meneruskan perpecahan ... dan apakah hasilnya nanti akan diterima oleh warga Palestina, Israel, dan AS?" Masri mengajukan pertanyaan itu lewat unggahan di akun media sosialnya.
Baca Juga: Kado Manis Ganda Putri, Pecahkan Rekor Indonesia Juara Super 1000 di Yonex Thailand Open 2021
Jika menilik ke belakang, Palestina sempat mengadakan pemilihan parlemen pada 2006 yang dimenangkan oleh Hamas dan hasil mengejutkan itu menyebabkan konflik internal di Palestina kian dalam, khususnya setelah Hamas mengambil alih kendali militer di Gaza pada 2007.
Kembali ke saat ini, terlihat belum jelas bagaimana Abbas akan mengatasi masalah logistik untuk menggelar pemilu di tiga daerah yang dikendalikan oleh otoritas berbeda.
Sementara itu, Israel sudah jelas melarang Otoritas Palestina menggelar aktivitas pemerintahan di Yerusalem, karena itu dianggap akan melanggar perjanjian damai yang disepakati oleh dua pihak pada 1990-an silam.***
