Network
SUMEDANG BAGUS - Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir meluncurkan program Transaksi Non Tunai Tingkat Pemerintah Desa di Kabupaten Sumedang yang merupakan pertama di Provinsi Jawa Barat. Launching bertempat di Aula Tampomas PPS, Kamis (11/5), dan turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Samono.
"Ini tentunya akan mudah, praktis dan aman karena menggunakan digitalisasi, mudah, cepat tidak usah datang lagi ke bank. Hemat waktu, energi dan biaya. Tentunya aman menghindari risiko uang dicuri dan hilang," ujar bupati. Transaksi non tunai juga menghindari penyimpangan karena tidak ada pertemuan antara kedua belah pihak. "Uang langsung masuk ke rekening melalui transaksi non tunai. Ini ikhtiar bagaimana reformasi birokrasi di tingkat desa bisa berjalan dengan baik. Terutama tata kelola keuangan desa bisa lebih transparan, akuntabel dan tentunya terhindar dari penyimpangan yang terjadi," kata bupati
Menurutnya, hal tersebut melengkapi ikhtiar di tingkat desa dalam rangka membangun reformasi birokrasi di desa. "membangun reformasi birokrasi dan zona intregritas dengan SAKIP Desa dan berbagai pelayanan online nya. Dan sekarang transaksi keuangannya pun digitalisasi," ujarnya. Ia pun meminta kepada BPKP, Bank BJB dan Bank Sumedang untuk terus mengawal program tersebut. "Dengan demikian, launching -nya bisa berdaya guna, berhasil guna, diimplementasikan di seluruh desa-desa di Kabupaten Sumedang," tuturnya.
Baca Juga: Rakerda Pengrpov Porlasi Jabar Bahas 3 Hal Penting
Bupati meyakini transaksi non tunai tingkat pemerintah desa akan berdampak kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat karena akan mempercepat pergerakan keuangan di desa. "Infonya dari BPKP, Transaksi Non Tunai Keuangan Tingkat Pemerintah Desa ini pertama di Jawa Barat dan mudah-mudahan jadi piloting," ujarnya.
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP Pusat Wasis Prabowo dalam kesempatannya mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam Launching Transaksi Non Tunai Keuangan Tingkat Pemerintah Desa. "Kita tahu bahwa BPKP mendapat amanah dari Presiden bagaimana BPKP berperan mengawal keberhasilan keuangan dan pembangunan. Bukan hanya sebatas pada output tapi bagaimana itu tersampaikan kepada masyarakat. Artinya ultimate goal -nya kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Ia pun memperhatikan Sumedang yang sudah sedemikian maju bahkan e-Office-nya sudah sampai ke pemerintahan desa. "Oleh karena itu, transaksi non tunai ini kita harapkan dari Sumedang untuk Indonesia," katanya.
Baca Juga: Rakerda Pengrpov Porlasi Jabar Bahas 3 Hal Penting
