Network
SUMEDANG BAGUS - Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah tegas untuk mereduksi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 hingga mencapai 0 persen. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,53 persen atau setara dengan 6.370 jiwa.
Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin secara virtual oleh Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli, pada Rabu (1/05/2024). "Kolaborasi strategis antara instansi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang adalah kunci keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayah kami," ungkap Pj Bupati Yudia.
Yudia menekankan pentingnya efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. "Fokus kami adalah mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mempersempit wilayah kemiskinan," tandasnya.
Pj Bupati Yudia juga mendorong agar setiap SKPD, camat, lurah, dan kepala desa menyatukan langkah dalam menangani kemiskinan ekstrem. "Tidak ada kata lain selain menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Kami menargetkan angka nol persen pada tahun ini. Oleh karena itu, setiap kepala SKPD, camat, lurah, dan kepala desa diharapkan memantau langsung kondisi masyarakat, termasuk pendapatan dan tanggungan keluarga," jelasnya.
Dengan kerjasama yang solid, Yudia yakin bahwa permasalahan kemiskinan ekstrem di Sumedang dapat teratasi. Ia juga meminta agar dibentuk posko khusus untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di setiap desa.
Sementara itu, Plh Sekda Tuti Ruswati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mengambil langkah konkret untuk menangani kemiskinan ekstrem dengan target mencapai 0 persen. "Kami memiliki tiga strategi utama dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, yakni mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mempersempit wilayah kemiskinan," tuturnya.
Tuti juga menekankan pentingnya program perlindungan sosial bagi kelompok miskin ekstrem, komplementaritas program pusat dan daerah, serta akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dan infrastruktur dasar yang layak.
Pemkab Sumedang juga akan mengoptimalkan program Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) desa dengan fokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem. "Kami telah merencanakan langkah-langkah yang matang untuk menangani kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang," tandasnya.***
