Network
SUMEDANG BAGUS - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk kesembilan kalinya secara beruntun. Laporan hasil pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 diserahkan BPK ke Bupati Dony Ahmad Munir dan DPRD Sumedang yang diterima Wakil Ketua Titus Diah di Bandung, Selasa 9 Mei 2023.
Bupati Dony Ahmad Munir menyampaikan, ucapan terima kasih atas kerja sama DPRD Sumedang dan semua pihak yang terlibat atas raihan laporan keuangan yang dinilai baik ini. Predikat WTP tersebut merupakan capaian membanggakan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengelola keuangan. "Terimakasih atas kerjasama dan kerja kerasnya. Kepada masyarakat Sumedang doakan agar kami bisa menyelenggarakan pemerintahan dan menyajikan laporan keuangan dengan baik, taat dan patuh pada peraturan, efektif SPI-nya dan WTP ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar bupati.
Bupati berharap, prestasi tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan di masa yang akan datang, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Lebih dari itu, kata bupati, dirinya mengharapkan, raihan WTP ini bisa dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. "Doakan, mudah mudahan WTP ini bisa dipertahankan dan bisa lebih ditingkatkan,"katanya.
Baca Juga: KPK Panggil Kadinkes Lampung Untuk Klarifikasi Harta Tak Wajar
Kepala BPK RI Perwakilan Jabar Paula Henry Simatupang mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. “Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten kota untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, agar lebih transparan dan akuntabel. Opini atas LKPD untuk sembilan Kabupaten Kota adalah WTP,” ungkapnya
Disampaikan, hasil tersebut setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK dan pencapaian opini WTP. Dengan demikian dapat mempertahankan predikat WTP seperti tahun sebelumnya.
Baca Juga: Berangkat ke Kamboja, KONI Kota Bandung Serahkan Bantuan Uang Saku Kepada Atlet
Sembilan kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Paula berharap, hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. “Kami berharap, agar hasil pemeriksaan yang kami sampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi, untuk terus selalu memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara akuntabel dan transparan. Kami berharap setiap rupiah yang dikeluarkan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.***
