Network
SUMEDANG BAGUS - Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara tinggal 223 hari lagi. Koordinasi ditambah kerja sama serta kerja keras harus terus dilakukan. Bertempat di ruang Lukman Niode, kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Senayan, Ketum KONI Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman memimpin rapat dengan Panitia Besar PON XXI Tahun 2024 wilayah Aceh dan Sumut.
Beberapa hal dibahas pada rapat tersebut, khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pekerjaan persiapan dilakukan dengan pembagian peran antara Stakeholder. Semakin hari, progres persiapan semakin membaik.
“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia Besar PON XXI wilayah Aceh maupun Sumatera Utara atas progres yang telah kita capai sampai hari ini,” ujar Marciano mengawali rapat.
“Alhamdulillah kemarin juga sudah diserahkan rencana induk (Renduk) PON XXI/2024 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora),” kata Marciano. Renduk tersebut diserahkan oleh Ketum KONI Pusat yang diawali oleh Waketum I Mayjen TNI Purn Dr.Suwarno kepada Menpora Dito Ariotedjo secara langsung pada 23 Januari 2024.
Pada kesempatan tersebut, Ketum KONI Pusat mengajak seluruh pihak sukseskan PON XXI/2024 Aceh-Sumut sebagai PON pertama di dua provinsi dan diikuti 38 provinsi termasuk, empat Daerah Otonom Baru (DOB). Berbekal PON-PON sebelumnya, KONI Pusat terus meningkatkan kualitas PON.
“KONI Pusat belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kami ingin memperbaiki pada PON XXI/2024 Aceh-Sumut. Ini harus menjadi satu unggulan yang mana Sport Industry & Sport Tourism berjalan,” sebut Ketum KONI Pusat. Urusan HAKI akan dipimpin oleh KONI Pusat yang mana didalamnya berhubungan dengan Brand Identity. Selain itu penyiaran serta pemasaran juga didukung KONI Pusat.
Baca Juga: Rakerprov FORKI Jabar 2024, Fokus Wujudkan Jabar Hattrick di PON XXI Aceh -Sumut
Ketum KONI Pusat juga menyampaikan bahwa rapat berkala harus dilakukan guna memantau progres persiapan PON XXI/2024. Salah satu yang diperlukan terkait pembahasan perlengkapan dan peralatan pertandingan. Diperlukan rapat antara KONI Pusat, PB.PON XXI wilayah Aceh dan Sumut dengan Kemenpora, untuk menentukan mana yang ditanggung APBN dan APBD.
