Terkait Vaksinasi Covid-19, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Minta 'Tunggu Izin BPOM'

PR SUMEDANG - Pemerintah Indonesia telah menyediakan program vaksinasi gratis Covid-19 sebagai salah satu upaya untuk mencegah wabah yang masih berlangsung hingga kini.

 

Program vaksinasi Covid-19 dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2021 ini.

 

Bahkan, sejumlah persiapan terkait program tersebut telah dilakukan pemerintah. Satu di antaranya dengan memberitahukan melalui pesan singkat kepada calon penerima vaksin Covid-19 untuk gelombang pertama.

 

 

Dikutip PikiranRakyat-Sumedang.com dari laman Sekretariat Kabinet pada Selasa, 5 Januari 2021, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan mengenai program vaksinasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

 

"Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekira pertengahan bulan atau minggu depan," ujarnya.

 

Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu juga mengatakan bahwa program vaksinasi akan dilakukan setelah adanya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

 

 

"Ini tentu menunggu dari pada Emergency Use Authorization (EUA) daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan," katanya.

 

Selain itu, Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menyediakan suplai vaksin sebagai pemenuhan kebutuhan vaksinasi tersebut, antara lain melalui kerja sama dengan AstraZeneca, Pfizer, Novavax, dan GAVI.

 

Dia pun berharap jika pelaksanaan vaksinasi tersebut bisa meningkatkan kepercayaan di kalangan masyarakat.

 

 

Meski begitu, Airlangga Hartarto juga mengingatkan agar masyarakat selalu disiplin menerapkan aturan protokol kesehatan.

 

Lebih lanjut, kata Airlangga Hartarto, bahwa pelaksanaan vaksinasi untuk sekitar 182 juta rakyat Indonesia menjadi konsentrasi pemerintah karena membutuhkan waktu.

 

"Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga," ucapnya.

 

 

Sementara, terkait penanganan laju penyebaran Covid-19 pada akhir bulan Desember 2020 lalu telah terjadi peningkatan kasus aktif, dengan jumlah kasus aktif per 3 Januari mencapai 110.679 kasus.

 

Atas dasar hal tersebut, menurut dia, pemerintah mendorong optimalisasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit di Indonesia.

 

"Pemerintah pusat akan melakukan dengan rumah sakit-rumah sakit pemerintah realokasi daripada perawatan, di mana alokasi untuk penanganan Covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut," ujar Airlangga Hartarto.

 

 

Dia juga menjelaskan bahwa adanya penambahan jumlah tenaga kesehatan, terutama peningkatan jumlah perawat.

 

"Kementerian Kesehatan akan menambah jumlah daripada tenaga kesehatan, targetnya 10.000 (tenaga kesehatan) dengan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan," tuturnya.

 

Pemerintah juga mengedepankan penguatan implementasi tata laksana protokol kesehatan Covid-19, terutama di tingkat fasilitas kesehatan nonrujukan, dan diperlukan pula penerapan 3T (testing, tracing, dan treatment) secara tepat sasaran.

 

 

"Pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveilans, baik itu tes, lacak, maupun isolasi," ucap Airlangga Hartarto menambahkan.

 

Di sisi lain, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menuturkan bahwa pemerintah juga akan terus memantau perkembangan kasus Covid-19 usai libur Natal dan Tahun Baru.

 

"Pemerintah akan mengevaluasi dalam dua minggu ke depan, karena memang dengan adanya liburan Natal dan Tahun Baru, seperti liburan-liburan sebelumnya. Peningkatan disiplin di berbagai tempat itu terus di monitor baik itu di tempat kerja maupun di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi," ujarnya.***