Network
SUMEDANG BAGUS -- Dalam upaya mengamankan data dan menjaga integritas pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik, Pemdaprov Jabar telah menerapkan teknologi blockchain. Blockchain merupakan teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data atau bank data secara digital.
"Jabar sudah menerapkan teknologi blockchain dalam transformasi digital di sektor pemerintahan," ujar Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman, di Denpasar Bali, pada Selasa 21 Mei 2024.
Baca Juga: Jabar Kembali Raih Predikat Opini WTP, Tapi Beberapa Temuan BPK RI Harus Segera Ditindaklanjuti
Untuk mematangkan penerapan tersebut, Sekda Herman berdiskusi dengan komunitas IT di Bali Blockchain Center yang ada di Gedung Creative Hub Denpasar. Herman mengatakan, jika teknologi blockchain diterapkan di sektor pemerintahan, keamanan dan keselamatan data akan lebih terjamin. Selain itu, penerapan blockchain merupakan langkah mitigasi terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data yang saat ini marak.
"Barusan panjang lebar diskusi dengan teman-teman di creative hub khususnya blockchain, yang mana blockchain ini akan menjamin keamanan keselamatan dan integritas dari data yang kita miliki. Ini saya kira langkah mitigasi atau antisipatif untuk menjaga kedaulatan digital kita," tutur Herman.
Penerapan blockchain dalam manajemen database merupakan salah satu komitmen Pemdaprov Jabar dalam transformasi digital. Outputnya untuk kesejahteraan masyarakat. "Ending-nya adalah menyejahterakan masyarakat dalam tempo yang cepat tetapi aman dengan teknologi digital sebagai alatnya," kata Herman.
Di tahap awal, penerapan teknologi blockchain pada Pemdaprov Jabar digunakan untuk administrasi pemerintahan. Selanjutnya, teknologi tersebut akan diterapkan pada layanan publik. Saat ini, proses integrasi sedang berjalan dengab target sudah selesai pada awal Juni.***
