Aparatur Sipil Negara Harus Bisa Berpikir Kritis

- 11 Juli 2023, 10:06 WIB
Sekda Jabar saat mengungkapkan tentang critical thinking bagi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Jabar
Sekda Jabar saat mengungkapkan tentang critical thinking bagi para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Jabar /Humas Jabar

SUMEDANG BAGUS - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja.

Menurut Setiawan, ada tiga kompetensi yang sulit tercapai yaitu critikal thinking, komunikasi, dan kemampuan meyakinkan. Hal itu dipelajarinya ketika masih bekerja di Kementerian RB saat mengumpulkan hasil assesment test untuk para Jabatan Pimpinan Tinggi.

Diuangkapkannya saat membuka kegiatan Assesment Center Eselon II Jabar di Hotel Mercure Nexa Supratman Kota Bandung Senin (10 Juli 2023), Setiawan ingin membuktikan cerminan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di tingkat nasional juga terjadi di lingkup Pemprov Jabar.

Sekda pun meminta agar para Eselon II mengikuti assesment dengan cara lebih rileks dan tidak menjadikannya beban. "Namanya assesment ini ya harus rileks. Ini sesuatu yang biasa, be normal, santai saja, apa adanya, itu yang mencerminkan keseharian kita," ungkap Setiawan.

Setiawan menegaskan, critical thinking merupakan sesuatu yang vital bagi ASN, khususnya di tingkat JPT. Apalagi, ASN sebagai penyelenggara pemerintahan di era kekinian juga dituntut kreatif guna menciptakan inovasi-inovasi baru guna meningkatkan pelayanan publik. "Di situlah critical thinking salah satunya diperlukan," ucapnya.

Pria yang hobi berolahraga softball itu pun menyatakan, hasil assesment center yang dilakukan Senin itu akan berlaku secara nasional. "Jadi saat Bapak/ Ibu ikut rekrutmen di mana saja, hasil ini bisa digunakan. Tidak perlu mengulang lagi assesment," tuturnya.

Setiawan menjelaskan, di Jabar sedang diberlakukan management talenta dengan konsep 9 boxes atau sembilan boks. Dirinya menegaskan, ika tidak ada assesment, 9 boks tersebut tidak bisa diisi.

"Itulah gap kompetensi yang harus diisi ASN. Banyak ASN yang punya gap baik di sisi kompetensi, managerial maupun teknikal," katanya. ASN yang tidak memenuhi standar kompetensi menjadi tugas dari BPSDM atau Badan Pengembangan Sumber Daya manusia untuk memberikan capacity building. Dengan begitu, diharapkan gap kompetensi tersebut dapat hilang.

Selama ini, capacity building managerial para JPT biasanya melalui program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dan beberapa program lainnya. Sekda Jabar tersebut pun menegaskan, critical thinking-lah yang harus dibenahi. ***

Editor: Budi Hartati

Sumber: Humas Jabar


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x