Network
SUMEDANGKLIK – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperin) Kabupaten Bandung melakukan pemetaan terhadap ribuan Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.
Kepala Disperin Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah mengungkapkan terdapat banyak masalah yang dialami oleh pelaku IKM, dari mulai kepemilikan sertifikasi hingga proses pemasaran produk. Agar bisa mengatasi masalah tersebut.
Dari data yang ada, Dicky menyebut ada sebanyak 7.100 IKM binaan Disperin Kabupaten Bandung yang tersebar di sentra industri di setiap kecamatan.
Kata Dicky, sudah dilakukan pemetaan terhadap ribuan IKM tersebut yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dari masing-masing pelaku usaha.
Baca Juga: Wuih... Uang Pecahan Rp75 Ribu Keluaran Bank Indonesia Ternyata Bisa Bikin Kaya Mendadak Lho
“Mana yang harus dibina berkaitan dengan label, mana yang harus dibina dari sisi aspek legal formal lembaga, ada binaan yang terkait dengan penyaluran produksi atau distribusi untuk penjualan,” ujar Dicky saat dihubungi via telepon, Rabu 9 Februari 2022.
IKM yang ada di Kabupaten Bandung, disebutkan Dicky banyak yang belum memperhatikan sertifikasi dan labelingnya. Kedepan akan dibentuk layanan sertifikasi bagi IKM.
“Kita akan dorong supaya IKM itu memenuhi standardisasi sertifikasi dan labeling, seperti HAKI, PIRT, halal dan sebagainya,” jelas Dicky.
Pemetaan IKM tersebut, lanjut Dicky, juga bertujuan untuk memaksimalkan industri atau sentra IKM di setiap wilayah kecamatan. Untuk pemasaran produk-produk IKM Kabupaten Bandung, Disperin bekerjasama dengan toko-toko modern, minimarket, hingga e-commerce atau online.
Baca Juga: Muncul Kembali Spanduk Arteria Dahlan di Sejumlah Sudut Kota Bandung, Ono Surono Tanggapi dengan Santai
Sementara itu, dikarenakan kegiatan pelatihan IKM offline masih terbatas, maka Disperin Kabupaten Bandung menciptakan inovasi berupa layanan mobile untuk IKM.
“Kita akan jemput bola kelapangan melalui layanan mobile. Jadi kan kita sudah punya peta IKM per wilayah maka kita akan turun ke lapangan mobile, misal IKM ini membutuhkan pelatihan kemasan, ya kita latih kemasannya, kita data yang belum sertifikasi, jadi pelaku IKM enggak perlu datang ke kabupaten,” pungkas Dicky.***
