Network
SUMEDANG BAGUS - Keputusan Jepang untuk membuang air radioaktif yang terkumpul dipembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke Samudera Pasifik telah menimbulkan kontroversi besar, dengan dampak yang dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Jepang, tetapi juga oleh negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.
Salah satu dampak yang mendalam adalah migrasi ikan, yang berimbas besar pada komoditas ekspor unggulan Indonesia, yakni Tuna Madidihang atau tuna sirip kuning. Ikan ini sering kali bermigrasi dari perairan Indonesia ke perairan Samudera Pasifik, yang mana keputusan ini bisa berdampak negatif pada populasi dan rantai pasok ikan ini. Hal itu menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan nelayan dan produsen tuna Indonesia yang bergantung pada ekspor komoditas ini ke pasar internasional.
Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga oleh negara-negara lain di kawasan regional, mengingat ikan tuna sirip kuning bermigrasi di perairan bersama banyak negara, termasuk Jepang.
Baca Juga: Tutup Rangkaian PMB, Kampus ITB Jatinangor Gelar Jatifest 2023
Organisasi lingkungan Greenpeace Jepang juga menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah Jepang ini. Mereka berpendapat bahwa keputusan untuk melepaskan air radioaktif ke laut lepas mengabaikan bukti ilmiah dan melanggar hak asasi manusia masyarakat di Jepang dan kawasan Pasifik. Selain itu, Greenpeace Jepang juga berpendapat bahwa langkah ini tidak mematuhi hukum maritim internasional.
Kontroversi ini terus memanas dan menjadi fokus perdebatan di tingkat internasional. Pemerintah Jepang telah berupaya menjelaskan bahwa langkah ini adalah solusi terbaik yang mereka miliki untuk menangani masalah air radioaktif yang terakumulasi selama bertahun-tahun di Fukushima Daiichi. Namun, banyak pihak tetap skeptis terhadap keamanan dan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut.
Baca Juga: Terabaikan Selama 5 Tahun, Warga Jalan Sayang Jatinangor Tintut Perbaikan
Sementara itu, negara-negara tetangga seperti Indonesia terus memantau perkembangan situasi ini dan mencari cara untuk melindungi kepentingan nelayan dan industri perikanan mereka, sambil mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan makanan laut yang mereka hasilkan.***
