SUMEDANG BAGUS -- Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan rencana membahas isu penistaan terhadap Al Quran dalam sidang ke-52 yang akan berlangsung pada 11-13 September mendatang.
Keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian global terhadap masalah penistaan Al Quran.
Baca Juga: Shin Tae Yong Keluarkan 4 Pemain dari Timnas Indonesia
Sidang tersebut diperkirakan akan menjadi yang terpanjang dalam sejarah Dewan HAM PBB.
Duta Besar Ceko untuk PBB, Vaclav Balek, mengungkapkan hal itu dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Jenewa pada 6 September.
Balek menyatakan, sidang ke-52 akan melibatkan diskusi mendalam tentang berbagai isu hak asasi manusia yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia.
Ketua Dewan HAM tahun 2023, yang belum diumumkan namanya, pun menegaskan, Dewan tersebut akan menyusun 130 laporan mengenai kondisi hak asasi manusia di berbagai negara.
Langkah tersebut diambil untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal hak asasi manusia di seluruh dunia.
Isu penistaan terhadap Al Quran telah memicu kekhawatiran serius di kalangan masyarakat internasional, dan banyak pihak telah menyerukan tindakan tegas terhadap perilaku yang merendahkan agama atau keyakinan lainnya.
Dalam sidang ke-52 Dewan HAM PBB, diharapkan akan ada diskusi yang mendalam dan solutif tentang cara mengatasi isu penistaan tersebut dan menjaga kerukunan antaragama.
Dengan berbagai isu yang akan dibahas dan rencana penyusunan laporan yang luas, sidang ke-52 Dewan HAM PBB diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam upaya memajukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.
Seluruh mata dunia akan memantau perkembangan sidang tersebut dengan harapan akan ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan global dalam bidang hak asasi manusia.***