SUMEDANG BAGUS - Pemerintah Palestina pada hari Minggu menyambut dengan baik keputusan Arab Saudi untuk menunjuk seorang duta besar bagi negara mereka, dan mereka menyatakan bahwa langkah Riyadh tersebut adalah tindakan yang tepat.
"Dengan keputusan ini, Arab Saudi telah menunjukkan dukungan mereka terhadap rakyat Palestina dalam upaya mereka mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota," kata Wasel Abu Youssef, seorang anggota dari komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, dalam wawancara dengan Anadolu.
Ia juga mengungkapkan bahwa semua negara, termasuk negara-negara Arab, memainkan peran penting dalam memberikan berbagai jenis dukungan kepada rakyat Palestina.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Palestina mengomentari bahwa keputusan Arab Saudi untuk menunjuk seorang duta besar khusus untuk Palestina mencerminkan bahwa isu Palestina menjadi bagian dari agenda penting Arab Saudi, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam kebijakan luar negeri mereka.
Baca Juga: Densus 88 Menangkap tersangka Teroris Terafiliasi ISIS di Bekasi
Naif bin Bandar Al-Saud telah diangkat sebagai duta besar pertama dari Arab Saudi untuk Palestina. Pada Sabtu (12/8), Al-Saud telah menyerahkan surat kredensialnya kepada otoritas Palestina.
Sebelumnya, Arab Saudi tidak memiliki perwakilan diplomatik resmi di wilayah Palestina. Semua urusan terkait Otoritas Palestina dikelola melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Amman.
Al-Saud akan menjabat sebagai duta besar di luar wilayah Palestina dan akan berbasis di Amman, Yordania.
Pergeseran menuju China
Pada Kamis, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengungkapkan bahwa negaranya semakin memandang China dan bergeser ke arah sana akibat kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang dinilai belum memenuhi janji-janjinya.
"Sudah tiga tahun sejak janji Presiden Biden diberikan, tetapi kami belum melihat apa pun selain dukungan finansial kepada Badan Pekerjaan dan Bantuan UN untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan bantuan untuk rumah sakit di Yerusalem Timur," ujar Maliki kepada media di kantor Kementerian Luar Negeri di wilayah Tepi Barat yang dikuasai.
Baca Juga: Golkar, PAN dan PKB Resmi Dukung Prabowo di Pilpres
Maliki juga menyatakan ketidakpuasan Palestina terhadap reaksi Amerika Serikat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, termasuk serangan baru-baru ini di kota Jenin.
Pemerintahan Biden mengecewakan, ungkapnya.
Dengan alasan itu, Maliki menyatakan bahwa saat ini Palestina melihat ke arah China dengan harapan lebih besar, karena China telah mendukung upaya untuk memperoleh keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"China tidak hanya berusaha untuk memperluas kehadiran ekonominya, tetapi juga mencari kehadiran politiknya di Timur Tengah. Banyak negara di seluruh dunia ingin mendapatkan dukungan dari China, karena negara tersebut telah menjadi pemain global yang signifikan," jelasnya.
"Proses perdamaian di Timur Tengah belum ada. Jika suatu saat terjadi, mengapa China tidak dilibatkan bersama dengan negara-negara lain?" tambahnya.
Menanggapi klaim belakangan mengenai upaya normalisasi antara Israel dan Arab Saudi, Maliki menegaskan bahwa Arab Saudi mengusung solusi dua negara sebagai prasyarat untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Ini mencakup dukungan terhadap pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Baca Juga: Wapres: Polusi Udara Harus Segera Diatasi
"Kami berharap Arab Saudi akan tetap teguh pada posisinya dan tidak menyerah kepada tekanan apapun. Kami ingin Arab Saudi mendengarkan kami sebagai pemilik sah dan melakukan pembicaraan dengan kami mengenai masalah ini," ujar Maliki.
Negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel telah terhenti sejak April 2014 karena berbagai faktor, termasuk tindakan Israel dalam meneruskan pembangunan pemukiman Yahudi ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki, serta penolakan terhadap solusi dua negara bersama Palestina.
Palestina telah menuduh Amerika Serikat bersikap mendukung Israel dan memiliki pandangan yang tidak adil dalam proses damai yang terhenti antara kedua negara tersebut.***