Network
SUMEDANG BAGUS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa total dana desa yang telah diserap untuk pemerataan pembangunan di berbagai desa sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp539 triliun. Menurutnya, serapan anggaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke desa. "Jangan keliru, ini saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa," kata Presiden Jokowi dalam pertemuannya bersama para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Rabu, dilansir dari Sekretariat Presiden di Jakarta (dikutip dari antaranews. com).
Jokowi menyatakan bahwa jumlah dana desa yang telah diserap tersebut bukanlah angka kecil, dibandingkan dengan anggaran pembangunan proyek lainnya. Ia menggambarkan bahwa jumlah tersebut setara dengan kebutuhan anggaran untuk membangun 250 fasilitas bandara berskala besar atau 400 infrastruktur bendungan. "Airport niku gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp1 triliun, Rp1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan, artinya uang itu gede sekali," katanya.
Baca Juga: Pemkab Sumedang Mulai Rehabilitasi Rumah Korban Gempa Pekan Depan
Dalam konteks pembangunan jalan, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan jalan desa telah mencapai 350 ribu kilometer. Ia menyoroti bahwa panjang jalan desa yang telah dibangun di seluruh Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan pembangunan jalan tol.
Presiden berharap agar penggunaan dana desa ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sebagai contoh, ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur desa menggunakan bahan-bahan lokal untuk menjaga perputaran uang di dalam desa. Jokowi juga mengimbau agar kegiatan perekonomian di suatu desa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing. “Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belonjone teng Jakarta. Ketok e luweh murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” katanya.
Presiden dalam kesempatan tersebut didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Panglima TNI, Kepala Badan Pangan Nasional, Pj Gubernur Jawa Tengah, dan Pj Bupati Banjarnegara.***
