Network
SUMEDANG BAGUS -- Pernyataan Ketua Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang mengakui pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memicu kontroversi.
Menurut seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, penyebab utama kinerja pemberantasan korupsi di KPK yang tidak efektif adalah intervensi dari partai politik. Sebelumnya, Megawati mengakui, saran untuk membubarkan KPK muncul karena lembaga antirasuah tersebut dianggap tidak berhasil dalam memerangi korupsi.
Baca Juga: Megawati Minta Pemerintah Pastikan Kualitas Udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) Terjaga
"Seharusnya Megawati memahami bahwa masalah utama yang membuat KPK tidak bisa berkinerja efektif adalah campur tangan dari partai politik sendiri," ujar Kurnia dalam pernyataannya yang diterima oleh Pikiran-Rakyat.com pada Rabu, 23 Agustus 2023.
"Produk hukum seperti Undang-Undang (UU) KPK yang baru diikuti dengan kontroversi seputar pemilihan pimpinan KPK, disetujui oleh sebagian besar partai di DPR," kata Kurnia.
Lebih lanjut, Kurnia mengusulkan kepada Megawati, apa yang diperlukan oleh KPK saat ini adalah sebuah revolusi, bukan malah pembubaran.
"Bu Mega perlu menyadari bahwa pada saat ini, yang diperlukan oleh KPK bukanlah pembubaran, melainkan sebuah revolusi menyeluruh," ucapnya.
Permintaan untuk Megawati agar mendesak KPK menangkap Harun Masiku
Kurnia mengungkapkan, langkah untuk memulihkan efisiensi lembaga antikorupsi bisa diambil dengan mengembalikan UU KPK ke versi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, perlu juga dilakukan perombakan dalam komposisi kepemimpinan KPK.
