Network
SUMEDANG BAGUS -- Berdasarkan data USAID, saat ini 113 kota kabupaten di 4 provinsi di Indonesia memiliki beban tubercolosis atau TB terbanyak di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meski begitu, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Imran Pambudi, sebenarnya capaian Jabar sudah cukup bagus dalam hal penemuan kasus. Namun, dalam hal pengobatan hingga selesai, Jabar baru berhasil dalam penyembuhan 50 persen penderita TB.
"Untuk penemuan kasusnya sudah 100 persen. PR besarnya, masih di bagaimana agar yang sudah diobati itu sampai selesai pengobatan 6 bulan. Tapi, secara overall Jabar sudah sangat bagus dibandingkan 2 tahun lalu," tutur Imran.
Baca Juga: Jalan Kaki, Jogging, Yoga, dan Latihan Kekuatan Efektif Meningkatkan Kesehatan Mental
Imran pun mengungkapkan, satu paket pengobatan TB memakan biaya sekira 3.200.000 rupiah perorang. Belum laigi ditambah biaya laboratorium yang juga mencapai 3 jutaan. Sedangkan TB Resisten bisa mencapai 200 jutaan perorang karena memang lebih mahal dan harus lama pengobatannya. Selain itu, belum ditambah juga dengan beban sosial akibat tidak bisa bekerja.
Karenanya, menurut Imran, pekerja yang terkena TB tidak boleh di-PHK, tapi harus didukung oleh pihak perusahaan untuk berobat. "Pekerja yang terkena TB juga gak boleh di-PHK. Justru perusahaan harus mendukung dia untuk berobat. Dia boleh cuti, tapi tidak boleh dipecat," ujarnya.
Imran menjelaskan, TB merupakan penyakit menular yang bisa menyerang siapa saja dan semua umur. TB bisa menyerang semua bagian tubuh kecuali rambut dan kuku. "Teorinya, semua organ yang dialiri oleh darah bisa terkena tubercolosis," katanya.
Ia juga mengatakan jika ada beberapa faktor resiko seseorang bisa terkena TB. Di Indonesia, faktor resiko yang terbesar adalah rokok. Selain itu, malnutrisi dan alkohol juga menjadi faktor resiko TB.
"Orang yang minum alkohol lebih beresiko terkena TB. Orang yang gizinya jelek juga akan lebih mudah terkena TB," ucapnya.
Oleh karena itu, menurutnya, untuk penanganan TB diperlukan peranan dari multisektor, bukan hanya sektor kesehatan. Salah satunya, kepala daerah yang harus memonitor pelaksanaan program pengobatan TB.
