Network
/photo/2023/08/24/738459301.jpg)
SUMEDANG BAGUS -- Meski perbaikan rumah tidak layak huni terus dilakukan dengan menggunakan APBD, saat ini berdasarkan data BPS, indeks rumah tinggal layak huni di Jawa Barat baru mencapai 53,3 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 52,28 persen.
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, Indra Maha, setidaknya ada 105 ribu perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan dari 2018 sampai 2023. Anggaran yang digunakan pun mencapai 1,8 triliun rupiah.
"Kalau kita melihat di 2023 ini ada 11.425 unit yang kita lakukan perbaikan. Nilainya sangat besar, hampir 230 miliar rupiah. Totalnya (dari tahun 2018) 1,8 triliun rupiah. Itu salah satu upaya kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan RTH tersebut," tuturnya.
Namun, di tengah upaya memperbaiki rumah tidak layak huni, Indra Maha mengungkapkan, kebutuhan rumah layak huni di Jabar memang masih cukup besar.
Saat ini pihaknya masih mempunyai PR yaitu backlog kepemilikan rumah di Jabar yang mencapai 2,2 juta. Angka tersebut menunjukkan kekurangan rumah yang dihitung berdasarkan selisih antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah rumah yang ada.
Untuk mengatasi tingginya kebutuhan rumah tersebut, pihaknya berupaya menggandeng berbagai pihak mulai dari perbankan hingga beberapa asosiasi perumahan.
"Kita punya PR yang cukup besar yaitu 2,2 juta backlog perumahan. Ini kita bentuk kolaborasi, menggandeng perbankan, Apersi, Himpera, dan REI, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan perumahan ini secepat mungkin," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, perumahan memiliki peran yang strategis dalam berkontribusi terhadap derajat kesehatan seseorang. Hal itu dilihatnya berdasarkan teori H.L. Bloom, yaitu derajat kesehatan seseorang dipengaruhi 4 hal, yaitu lingkungan 40%, perilaku 30%, layanan kesehatan 20 persen, dan genetika 10 persen.
