SUMEDANG BAGUS -- Jawa Barat menjadi provinsi ke-29 yang memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) . Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun mengukuhkan KDEKS Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa 23 April 2024.
KDEKS Jabar diketuai oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dibantu jajaran pengurus dari berbagai kalangan. Dalam arahannya, Wapres meminta KDEKS Jabar segera menyusun rencana aksi pengembangan ekonomi syariah dengan target yang terukur dan berkesinambungan.
Baca Juga: Wapres RI Datang ke Bandung, Pj Gubernur Jabar Jemput di Stasiun Kereta Cepat di Padalarang
Wapres juga ingin KDEKS Jabar menyinergikan ekonomi syariah dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang. "Siapkan dan kembangkan juga kapasitas SDM ekonomi syariah serta inklusivitas melalui kolaborasi multipihak, termasuk dunia pendidikan dan dunia usaha," pintanya.
Menurut Wapres, Jabar memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar di Indonesia. Oleh karena itu, optimalisasi pengembangan industri produk halal melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal semua sektor unggulan perlu terus dilakukan.
Wapres juga menuturkan, kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk pembangunan di Indonesia sudah mulai meningkat, termasuk di Jabar. Sejak 2013-2023, terdapat 315 proyek dengan nilai sekitar 17,8 triliun rupiah yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara. Karenanya, ia meminta keberhasilan implementasi proyek-proyek ini ke depannya untuk terus didukung.
Selain itu, KDEKS Jabar juga berperan penting memperluas inklusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital. "KDEKS Jabar harus mengembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah melalui optimalisasi program inkubasi usaha syariah," ujar Wapres.
Ia berharap hadirnya KDEKS bermanfaat bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Jabar. "Terus gaungkan dan bumikan ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Pasundan agar manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya dalam peningkatan daya saing dan kesejahteraan," harapnya.
Usai dikukuhkan, Bey Machmudin mengaku bersyukur kini Jabar memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Hal ini akan memperkuat kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Bey mengungkapkan, total aset bank syariah di Jabar pada 2023 mencapai 843 triliun rupiah dengan pangsa pasar mencapai 15 persen dari total aset bank umum. "Itu baru dari sektor perbankan," ucap Bey.
Untuk sektor industri, lanjutnya, nilai ekspor makanan dan minuman halal sebesar 4,8 miliar dollar AS. Selain itu, nikai ekspor obat-obatan halal mencapai 243 juta dollar AS di tahun 2023.
"Adapun total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Jabar mencapai 6,5 triliun rupiah pada 2023," ungkap Bey.
Tak kalah menarik saat ini terdapat empat perguruan tinggi negeri dan tiga perguruan tinggi swasta di Jabar telah memiliki program studi keuangan dan ekonomi syariah dengan total mahasiswa 5.010 orang. "Ini sebagai penguatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia," kata Bey.***