Network
SUMEDANG BAGUS - Presiden Niger, Mohamed Bazoum, telah diberhentikan dari jabatannya oleh sekelompok tentara yang muncul di televisi nasional negara pada Rabu malam, beberapa jam setelah presiden ditahan di istana kepresidenan.
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kolonel Amadou Abdramane, bersama dengan sembilan perwira lainnya, dijelaskan bahwa pasukan pertahanan dan keamanan telah memutuskan untuk mengakhiri pemerintahan saat ini karena situasi keamanan yang semakin memburuk dan pemerintahan yang tidak efektif. Abdramane menyatakan bahwa perbatasan Niger ditutup, jam malam diberlakukan di seluruh negeri, dan semua lembaga pemerintahan dihentikan.
Para tentara juga mengingatkan agar tidak ada campur tangan dari pihak asing dan menegaskan bahwa mereka akan menghormati keselamatan Bazoum.
Peristiwa kudeta ini merupakan yang ketujuh terjadi di wilayah Afrika Barat dan Tengah sejak tahun 2020, yang dapat mempersulit upaya negara-negara Barat dalam membantu negara-negara di wilayah Sahel untuk melawan pemberontakan militan yang telah menyebar dari Mali selama dekade terakhir. Niger, sebuah negara tanpa akses laut dan bekas koloni Prancis, telah menjadi sekutu penting bagi negara-negara Barat dalam usaha mereka membantu melawan pemberontakan di wilayah Sahel, tetapi saat ini menghadapi ketegangan dari junta-junta baru di Mali.
Niger juga merupakan sekutu utama Uni Eropa dalam upaya melawan migrasi yang tidak teratur dari wilayah Afrika Sub-Sahara.
Prancis telah memindahkan pasukan dari Mali ke Niger tahun lalu setelah hubungannya dengan otoritas sementara di Mali memburuk. Prancis juga telah menarik pasukan khususnya dari Burkina Faso karena situasi ketegangan yang serupa. Pemilihan Bazoum merupakan transisi kekuasaan yang demokratis pertama di negara ini yang sebelumnya telah mengalami empat kali kudeta militer sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960.
Amerika Serikat menyatakan telah menghabiskan sekitar 500 juta dolar sejak 2012 untuk membantu meningkatkan keamanan di Niger. Jerman juga mengumumkan pada bulan April bahwa mereka akan berpartisipasi dalam misi militer Eropa selama tiga tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan militer negara tersebut. "Bazoum merupakan satu-satunya harapan Barat di wilayah Sahel. Prancis, AS, dan Uni Eropa telah mengalokasikan sumber daya besar mereka di wilayah ini untuk memperkuat Niger dan pasukan keamanannya," ujar Ulf Laessing, kepala program Sahel di think-tank Konrad-Adenauer-Stiftung dari Jerman.
Laessing juga menyatakan bahwa kudeta ini akan membuka peluang bagi Rusia dan aktor lainnya untuk meningkatkan pengaruh mereka di Niger.
Baca Juga: Menyambut Merger 9 Entitas, Supporting Co Targetkan Peningkatan Harga Jual Teh
Pada awal Rabu, pasukan pengawal presiden yang dipimpin oleh Jenderal Omar Tchiani, merebut kekuasaan di kepresidenan, sehingga menyebabkan pemimpin regional mengorganisir misi mediasi cepat untuk mencoba mencegah terjadinya kudeta.
Frustrasi atas kegagalan pemerintah dalam mencegah serangan kekerasan di kota-kota dan desa telah menjadi salah satu pemicu dari dua kudeta di Mali dan dua di Burkina Faso sejak tahun 2020. Sebuah junta juga merebut kekuasaan di Guinea pada tahun 2021, menyebabkan ketidakstabilan di wilayah yang sebelumnya telah mulai meninggalkan reputasinya sebagai "sabuk kudeta".
Percobaan kudeta di Niger pada Maret 2021 telah gagal ketika sebuah unit militer mencoba merebut kekuasaan beberapa hari sebelum Bazoum yang baru terpilih dijadwalkan untuk dilantik.
Uni Afrika dan ECOWAS, blok regional Afrika Barat, sebelumnya pada Rabu telah mengutuk apa yang mereka sebut sebagai upaya kudeta.
Presiden Benin yang berdekatan, Patrice Talon, terbang ke Niger pada Rabu sore untuk mengevaluasi situasi setelah bertemu dengan Presiden Nigeria dan Ketua ECOWAS, Bola Tinubu.
"Tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan semua cara yang diperlukan guna mengembalikan ketertiban konstitusional di Niger, namun idealnya segala sesuatunya harus berlangsung secara damai dan harmonis," ujar Talon kepada wartawan di Abuja, ibu kota Nigeria.
Amerika Serikat menuntut pembebasan Bazoum, sementara Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prancis, dan negara-negara lainnya mengutuk pemberontakan ini dan menyatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan situasi dengan keprihatinan.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, yang berbicara dengan Bazoum pada hari Rabu ketika dia ditahan di istana kepresidenan, mengatakan bahwa kemitraan ekonomi dan keamanan AS dengan Niger tergantung pada kelanjutan pemerintahan yang demokratis.***
