Network
SUMEDANG BAGUS - Pemaksaan penguasaan ruang hidup warga Pulau Rempang dalam proyek Rempang Eco-city telah memicu konflik panas yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Pada tanggal 8 September lalu, pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BP Batam, dan Satpol PP memasuki wilayah perkampungan secara paksa untuk melakukan pengukuran dan pematokan lahan.
Sebanyak 16 kampung di Pulau Rempang saat ini menghadapi ancaman tergusur dan terusir dari ruang hidup mereka akibat proyek yang digelar oleh investor asal China, Xinyl Group. Proyek ini melibatkan pembangunan pabrik kaca dan panel surya dengan nilai investasi mencapai Rp 107 triliun. Perusahaan pengembang proyek ini, PT Makmur Elok Graha, merupakan anak perusahaan dari Artha Graha dan telah memperoleh hak guna bangunan seluas 16.582 hektar selama 80 tahun dari Otoritas Batam dan Pemerintah Kota Batam.
Suardi, Juru Bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang Galang, menegaskan bahwa massa yang menghadang petugas bukanlah kelompok terorganisir. Mereka datang sukarela dan spontan, semata-mata untuk membela kampung halaman mereka yang terancam. "Siapa yang tidak marah dan takut melihat kampung halaman nenek moyang mereka diambil begitu saja," ujarnya.
Baca Juga: Tiga Terduga Pelaku Pencurian Mobil Toyota Corolla di Cimanggung Diamankan Petugas Gabungan
Konflik ini semakin memanas seiring berlanjutnya perdebatan mengenai dampak lingkungan dan sosial proyek tersebut. Warga Pulau Rempang merasa khawatir akan hilangnya lahan pertanian, sumber mata pencaharian, dan lingkungan yang telah lama mereka jaga. Sebaliknya, pemerintah dan investor mengklaim bahwa proyek ini akan membawa kemajuan ekonomi bagi daerah tersebut.
Pemerintah setempat telah mencoba memediasi konflik ini dengan mengadakan pertemuan antara warga dan pihak investor, namun perbedaan pandangan yang tajam masih terus berlanjut. Kasus ini juga telah menarik perhatian publik nasional dan internasional, dengan seruan untuk menyelesaikan konflik ini secara damai dan adil.
Situasi di Pulau Rempang tetap tegang, dengan harapan agar pemerintah dan investor dapat menemukan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak dan menghormati hak-hak warga setempat.
