Wapres Ma'ruf Amin Buka Rakornas Penanggulangan Bencana 2024

24 April 2024, 14:56 WIB
Wapres RI Ma'ruf Amin membuka Rakornas PB 2024 di Bandung /BNPB

SUMEDANG BAGUS -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2024 di Kota Bandung, pada Rabu 24 April 2024. Acara tahunan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Rakornas PB 2024 sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi penanggulangan bencana di Indonesia. Lebih dari 2.000 peserta hadir pada puncak acara Rakornas PB 2024 yang mengangkat tema "Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana".

Baca Juga: Jabar Raih Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Pertama dalam SPM Awards 2024

BNPB mengangkat tema tersebut seiring dengan tantangan masa kini. Fenomena alam, berbagai jenis bencana dan kompleksitas dampaknya yang semakin berat berpengaruh pada peningkatan kerentanan wilayah terhadap bencana. Hal tersebut dapat diperburuk dengan dampak perubahan iklim dunia.

Kondisi tersebut menutut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Sehingga seluruh langkah dan rencana tanggap darurat yang dilaksanakan harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Saya minta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dioptimalkan. Dorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid, sebagai kunci terwujudnya efektifitas dan efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat membuka Rakornas PB 2024, di Pullman Grand Central Bandung, pada Rabu 24 April 2024.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan, tantangan bencana ke depan semakin kompleks. Dampak perubahan iklim semakin terasa dan membuat dampak bencana semakin signifikan.

Kepala BNPB mengatakan, keselarasan antara strategi dan kebijakan harus didukung inovasi dan teknologi yang memungkinkan respons cepat. Hal tersebut akan dapat menjawab tantangan perencanaan untuk mengantisipasi, mencegah dan membangun kesiapsiagaan.

Di samping itu, Suharyanto juga menggarisbawahi, inovasi dan teknologi yang dirancang tadi akan mampu menunjang ekosistem aksi dini di tingkat masyarakat. "Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, fase tanggap darurat akan lebih efektif jika didukung oleh ketersediaan logistik dan peralatan yang cukup, agar transisi darurat dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselerasi,” ujar Suharyanto.

Pada laporan pembukaan, Kepala BNPB juga menyampaikan data bencana. Menurutnya, jumlah kejadian bencana pada 2023 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Suharyanto menekankan, dari sisi dampak, hal itu menunjukkan tren penurunan yang signifikan, khususnya dalam tiga tahun terakhir.

“Korban jiwa terdampak, luka dan meninggal tahun 2023 turun 36 persen dari 9.628 jiwa tahun 2022 menjadi 6.081 jiwa pada tahun 2023. Demikian juga dengan angka kerusakan infrastruktur akibat bencana sebesar 97.891 unit di tahun 2022 turun menjadi 35.933 unit di tahun 2023, atau turun sebesar 63 persen,” ujarnya.

Rakornas PB 2024 menjadi sarana koordinasi antara BNPB dan BPBD serta mitra kerja terkait di tingkat pusat dan daerah, tentunya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BNPB berharap Rakornas PB 2024 daoat mengidentifikasi tantangan dan mengevaluasi pencapaian program penanggulangan bencana,  menginternalisasi dan menyelaraskan rencana program penanggulangan bencana di tingkat nasional-provinsi dan kabupaten/kota, menyusun rekomendasi kebijakan BNPB dan BPBD di tahun ini, serta membuka wawasan teknologi dan inovasi dalam kebencaaan secara lebih luas.

Kegiatan yang berlangsung pada 23 – 24 April 2024 tersebut dihadiri peserta dari unsur pentaheliks. Mereja diantaranya perwakilan kementerian dan lembaga, DPR-RI, duta besar negara sahabat, kepala daerah, BPBD provinsi, unsur pimpinan TNI, Polri, BPBD kabupaten atau kota, akademisi, praktisi, perwakilan dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat.***

Editor: B. Hartati

Sumber: BNPB

Tags

Terkini

Terpopuler