Network
SUMEDANG BAGUS -- Pada hari pertama pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB Jabar 2024, keluhan menggema dari beberapa kabupaten kota akibat sistem yang down. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun berupaya bergerak cepat mengatasi gangguan yang terjadi pada tahap 1 PPDB Tahun 2024 tersebut.
"Sistem mengalami down, tim IT bergerak cepat mengatasi gangguan sistem," jelas Plh. Kepala Dinas Pendidikan Jabar M. Ade Afriandi bersama Komisi V DPRD Jabar saat meninjau kesiapan pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Sumedang, SMKN 1 Sumedang, dan SMAN 1 Majalengka, pada Senin 3 Juni 2024.
Ade menjelaskan, gangguan tersebut disebabkan tingginya potensi kuota pada jalur zonasi yang mencapai 50 persen serta peningkatan signifikan jumlah pendaftar secara mandiri. Akses yang semakin terbuka telah mendorong animo masyarakat untuk mendaftar, yang mengakibatkan beban berlebih pada sistem.
"Kami telah mengantisipasi potensi lonjakan pendaftar dan sedang melakukan evaluasi serta tindakan perbaikan yang diperlukan. Meskipun terjadi gangguan, kami ingin menegaskan bahwa calon peserta didik sekolah dapat mendaftar secara online di tujuan dengan bantuan operator sekolah," tuturnya.
Atas terjadinya gangguan sistem dimaksud, Plh. Kadisdik Jabar menyampaikan permohonan maaf. "Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan serta terus meningkatkan kualitas layanan," ungkapnya.
Secara terpisah, di Gedung Sate, Kota Bandung, Sekda Jabar Herman Suryatman meminta bagi calon peserta didik baru bersama orang tua atau wali yang terkendala pendaftaran secara online harus diberikan alternatif solusi pendaftaran. Jika calon peserta didik terkendala dalam pendaftaran secara mandiri, dapat melakukan pendaftaran secara online dengan bantuan operator sekolah tujuan.
"Sekolah tujuan dapat membantu mendaftarkan calon peserta didik menggunakan akun operator sekolah," ujar Herman.
Herman menjelaskan, selain layanan online, panitia PPDB juga menyediakan layanan offline. "Sebagaimana arahan Pak Gubernur, panitia diminta tidak menolak layanan offline. Pada prinsipnya tidak ada anak yang tertinggal. Semua terlayani, pendaftar harus mendapatkan layanan pendidikan terbaik," tegasnya.
