Network
SUMEDANG BAGUS -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo berupa Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada Provinsi Jabar sebagai daerah terbaik pertama di Indonesia dalam pembangunan daerah. Selain Jabar, penghargaan juga diberikan kepada Provinsi Kalimantan Selatan sebagai terbaik kedua, dan DKI Jakarta di peringkat ketiga.
Piagam PPD 2024 diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Penghargaan tersebut diberikan pada pembukaan Musrenbangnas 2024 di Balai Sidang Convention Center, Jakarta, Senin 6 Mei 2024.
Baca Juga: Sekda Jabar Herman Suryatman Memotivasi ASN Bekerja dengan Tujuan Masyarakat Sejahtera
Jabar dinilai berhasil mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa), yang mencakup 12 program, yakni Advokasi Desa, Desa Wisata, Desa Digital, Ove Village One Company (OVOC), CEO BUMDes, dan Patriot Desa. Kemudian Satu Desa Satu BUMDes, Sekolah Desa Juara, Posyandu Juara, Infrastruktur Desa, Mobil Siaga Kampung Juara (Maskara), dan Aplikasi Layanan Publik Sapawarga. Hasilnya, Jabar mampu menghilangkan status desa tertinggal menjadi nol dan melahirkan 1.820 desa mandiri.
PPD 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi komprehensif terhadap pembangunan daerah yang lebih kuat. Penilaian PPD 2024 dilakukan secara hibrida mulai 15 Januari - 25 April 2024. Penilain terdiri dari dua tahap, yaitu penilaian dokumen perencanaan dan inovasi daerah, kemudian wawancara dan verifikasi melalui Focus Group Discussion (FGD) serta kunjungan lapangan.
Sementara itu, untuk kategori kabupaten dan kota, ada 2 daerah di Jabar yang meraih PPD 2024. Kedua daerah tersebut yaitu Kabupaten Garut dan Kota Depok.
Musrenbangnas tahun 2024 diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP yang disusun akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan. Tanpa sinkronisasi rencana besar pemerintah tidak akan berjalan maksimal.
"Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yaitu RKP. Tetapi yang belum adalah sinkronisasi dengan rencana besar yang kita miliki. Oleh karena itu sinkronisasi menjadi kunci," ujar Presiden.
Jokowi mencontohkan, saat pemerintah pusat membangun bendungan dan irigasiI primernya, maka pembangunan irigasi sekunder dan tersiernya dilakukan oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan dan jalan penunjangnya dikerjakan oleh daerah. Posisi kunci sinkronisasi dari pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda.
