Network
SUMEDANGKLIK – Menjamurnya pembukaan lahan wisata alam di wilayah Kabupaten Bandung, dikhawatirkan rusaknya kawasan hutan.
Pegiat lingkungan dan aktivis konservasi, mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung mendata dan mengaudit pembangunan wisata dan non wisata di Bandung Selatan, baik Ciwidey maupun di Pangalengan, serta wilayah lainnya.
Ketua Dewan Daerah WALHI Jawa Barat yang juga Ketua BP FK3I Jawa Barat Dedi Kurniawan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu segera turun tangan dan melakukan audit terhadap pembukaan lahan wisata dan non wisata di Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Tidak Bisa Berenang, Seorang Pemuda Dikabarkan Tenggelam di Waduk Saguling
“Pendataan serta audit perlu dilakukan pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak PTPN VIII, Perum Perhutani, dan BBKSDA Jawa Barat. Sekarang ini, telah menjamur pembukaan lahan wisata serta pembangunan di kawasan hutan dan perkebunan,” ucap Dedi, Sabtu, 29 Januari 2022.
Masih dikatakan dia, pendataan tersebut untuk dapat melihat secara administratif terkait ijin pembangunan dan kesesuaian ijin dikaitkan regulasi yang ada.
Selain itu, pihaknya pun mendesak para pemangku kebijakan ini mengkaji dan meninjau tata ruang wilayah dan kesesuaian peruntukan lahan. Jika terjadi pelanggaran, maka pihaknya mendesak pemerintah segera menindaknya
Baca Juga: Keistimewaan Surah Alfatihah. Begini Penjelasan Syekh Ali Jaber di Setiap Ayatnya.
“Karena bagi kami, salah satu kawasan yang memungkinkan masih dapat diselamatkan untuk saat ini adalah kawasan Bandung Selatan setelah Kawasan Bandung Utara yang telah parah dampak alih fungsi lahannya,” tutur dia.
